"Saya si melihatnya ini sesuatu yang umum dilakukan oleh pejabat untuk meminimalisir atau membungkam oleh para pengkritiknya gitu," tutur Ujang.

"Agar ketika sudah dapat tempat kan mereka tidak dapar kritis lagi, karena sudah menjadi bagian dari pemerintah daerah itu," tambah pengamat asal Universitas Al Azahar tersebut. (Aldi)