Masyarakat Ancam Ogah Bayar Pajak Buntut Aksi Mario Aniaya David, Wapres: Jangan Sampai Ada Ketidakpercayaan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Jagat maya kini ramai oleh seruan untuk tidak membayar pajak buntut tindak penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo kepada David. Aksi protes masyarakat ini menjadi trending di laman media sosial Twitter.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri mengaku memahami pandangan dan ekspresi kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan apakah Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP merupakan institusi yang dipercaya.

Hal ini terjadi karena ada kasus penganiayaan dan gaya hedonistik yang dilakukan oleh anak dari seorang pejabat pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut pun merembet ke ranah pertanyaan soal sumber harta kekayaan dari pejabat pajak Rafael Alun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak dan APBN merupakan instrumen negara yang sangat penting. Tugas dan amanah DJP dalam mengelola penerimaan negara itu juga telah diatur oleh Undang-undang.

"Kami memahami perasaan masyarakat namun, saya dilakukan koreksi saya paham persepsi masyarakat dan juga kondisi faktual yang disampaikan, tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas yang diemban oleh Dirjen pajak. Saya berharap masyarakat ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara," kata Sri Mulyani.

Senada dengan Sri Mulyani, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa sikap oknum aparatur negara beserta keluarganya yang memamerkan gaya hidup mewah memengaruhi hilangnya kepercayaan publik terhadap pejabat negara.

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat, terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian, mereka wah, menjadi ketidakpercayaan, karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting," ucap Ma'ruf Amin setelah meninjau Posyandu Siola Matahari, di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/02/2023).

Wapres menyebut gaya hidup sederhana penting untuk diaplikasikan di semua tingkat kehidupan masyarakat, sehingga pemicu kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

"Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu (berlebihan)," tuturnya. 

Maka dari itu, ia mendukung tindakan cepat dan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menyikapi fenomena tersebut.