Biaya Haji RP. 49.2 Juta, PAN: Harapkan Pemerintah Tetap Berikan Pelayanan Terbaik dan Paripurna

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID –- Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) secara bersama menyetujui biaya haji yang harus ditanggung oleh jamaah  (Bipih) sebesar Rp 49.812.700. 

Jumlah biaya haji itu turun dari usulan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yakni Rp 69.193.733. Keputuasn pemangkasan biaya haji diputuskan melalui pembahasan yang alot antara Panitia kerja (Panja) Haji Komis VIII bersama Kemenag. 

"Menteri Agama sempat mengusulkan Bipih sebesar Rp 69,2 juta, namun setelah dilakuan kajian, beberapa komponen biaya bisa di turunkan. Misalnya  biaya penerbangan, pemondokan, hingga konsumsi dan lain sebagainya. Sehingga bisa dilakukan  efesiensi yang membuat biaya haji bisa diturunkan," ujar Anggota Komisi II DPR ini, Jumat  (17/2/2023).

Sebelumnya, total  BPIH  ( Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tahun 2023 yang diusulkan pemerintah sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi 70 persen ( Rp69.193.734,00)  dibayar oleh jamaah dan  30 persen ( Rp29.700.175,11)  diambilkan dari nilai manfaat pengeloaan dana haji. 

Setelah dilakukan pembahasan yang cermat, akhirnya total BPIH diputuskan sebesar Rp90.050.637,26 dengan komposisi 55,3 persen (Rp49,8 juta) di bayar oleh Jamaah dan 44,7 persen (Rp40,2 juta) disubsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.  

"Prosentase biaya yang harus di tanggung jamaah masih  lebih besar dari nilai manfaat dana haji memang belum sepenuhnya ideal.Tetapi keputusan besaran biaya diputuskan dengan banyak pertimbangan dan harus dijadikan momentum menuju kepada pada skema perhajian yang lebih proporsional," ulasnya.

Ia  menjelaskan, dewasa ini kemampuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)  mengalokasikan nilai manfaat maksimal hanya sebesar  Rp7,1 triliun. Beruntung BPKH punya saldo Rp15 triliun hasil pengelolaan tahun 2020 dan 2021 saat tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Tahun 2022 saldo itu sudah digunakan hampir Rp 2 triliun. Tahun ini juga akan diambil sekitar Rp 2 triliun lagi. 

Untuk itu, lanjutnya,  BPKH dituntut mesti bisa melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji. Langkah progresif BPKH sangat diperlukan untuk memastikan kesinambungan nilai manfaat pengelolaan dana jamaah haji akan terus  meningkat pada tahun-tahun mendatang. Karena masih ada antrian lebih 5 juta jemaah yang juga berhak atas nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal haji  sehingga bisa bermanfat pada saat keberangkatan jamaah nantinya. 

Patut pula disyukuri adanya afirmasi khusus bagi  jemaah haji lunas tunda tahun 2020/2021 yang tidak jadi berangkat akibat pandemi Civid-19 dengan jumlah 84.609 jamaah, tidak  dibebankan biaya tambahan.  Kemudian 9.864 jamaah yang sudah melunasi biaya haji pada 2022  hanya dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp9.4 juta. Dan 106.590 jamaah  haji yang terdaftar di tahun 2023 dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp. 23,5 juta. 

"Turunnya biaya haji yang harus ditanggung jamaah pada tahun 2023  juga di pengaruhi penyesuaian  komponen biaya Bipih. Seperti pengurangan jumlah konsumsi harian jemaah haji yang biasanya 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Kemudian adanya  pemangkasan living cost  hingga 50% dari 1500 real menjadi 750 real yang akan  dikembalikan dalam bentuk mata uang Rupiah," kata pria yang akrab disapa Pak Gaus ini. (rizal)