JAKARTA,POSKOTA.CO.ID – Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta dan Perwakilan Ombudsman RI DKI Jakarta, mengecek layanan paspor satu hari atau percepatan. Dari pemeriksaan itu pun, mereka meyakinkan bahwa pelayanan bebas pungli dan maladministrasi.
Kepala Kanwilkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengatakan, peninjauan bersama Ombudsman DKI ini untuk memastikan layanan bebas dari pungutan liar (Pungli) dan maladministrasi. Di mana pemeriksaan dilakukan di unit pelayanan paspor (ULP) di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Kramat Jati, Jakarta Timur dan Lippo Mall Plaza Semanggi, Jakarta Pusat.
Dalam tinjauannya, Ibnu dan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Dedy Irsa mengecek langsung pelayanan pembuatan paspor pada hari weekend. "Kepala Perwakilan Ombudsman ingin memastikan layanan tidak ada Pungli dan maladministrasi, serta sarpras (sarana prasarana) layanan terpenuhi," kata Ibnu, Minggu (12/2)).
Dari pemeriksaan itu, kata Ibnu, pihaknya tak menemukan adanya Pungli dan maladministrasi dalam layanan pembuatan paspor satu hari. Bahkan, animo masyarakat untuk mengikuti layanan pembuatan paspor satu hari dengan biaya sebesar Rp1 juta ini tinggi, terutama pada hari libur Sabtu dan Minggu. "Animo masyarakat tinggi, rata-rata warga yang datang seratus orang," ujar Ibnu.
Masyarakat yang memiliki kesibukan sehingga tidak dapat membuat paspor pada hari kerja dapat terakomodir, di hari Sabtu dan Minggu dengan jam pelayanan 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. "Biaya Rp1 juta dalam layanan paspor satu hari jadi ini bukan Pungli karena secara resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang PNBP di Kemenkumham," ungkapnya.
Hingga kini Kanwilkumham DKI Jakarta sudah membuka layanan percepatan paspor pada hari Sabtu dan Minggu di tujuh lokasi, yakni ULP PGC, Lippo Mall Plaza Semanggi. "ULP Lippo Mall Kemang Village, Jakarta Selatan, ULP Lippo Mall Puri Kembangan Jakarta Barat, ULP Mall Cibubur Junction Jakarta Timur, ULP Pusat Perbelanjaan Pasar Pagi Mangga Jakarta Utara," tutur Ibnu.
Kemudian UPPP Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, dan ULP Kanim Tanjung Priok yang dibuka bagi warga membutuhkan layanan cepat pembuatan paspor untuk menunjang keperluannya. "Senantiasa mengedepankan pelayanan dan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pengabdian kepada negara serta Kementerian Hukum dan HAM yang semakin pasti dan Berakhlak," lanjut dia.
Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Dedy Irsan memberikan apresiasi tinggi terhadap pelayanan dan pegawai yang dilaksanakan di weekend. "Pegawai imigrasi yang bertugas diharapkan dapat berhati-hati dalam mencatat identitas pengguna layanan agar tidak terjadi maladministrasi,” ungkap Dedy. (Ifand)