JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan program Kartu Prakerja akan tetap belanjut di tahun 2023.
Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengusung skema semi bantuan sosial (bansos), tahun 2023 Kartu Prakerja akan dibuat mengikuti skema normal.
"Program Kartu Prakerja di tahun 2023 dilakukan dengan skema normal, skemanya bukan semi bansos lagi. Jadi skemanya berubah drastis," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (5/1/2023).
Adapun perubahan skema telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, yakni peraturan pelaksanaanya tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.
Airlangga menjelaskan, Kartu Prakerja untuk tahun 2023 difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, dengan pelatihan secara offline maupun online.
Jam pelatihan menjadi lebih lama, yakni minimal 15 jam, berbeda dari tahun sebelumnya yang berdurasi 6 jam saja.
Nilai bantuan yang akan diterima peserta pun berbeda, menjadi sebesar Rp 4,2 juta per individu dari sebelumnya Rp 3,5 juta per individu. Namun, pada skema normal ini, biaya pelatihan menjadi lebih tinggi ketimbang insentifnya.
Terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.
"Bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang Rp 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Kalau pada saat skema bansos pelatihan lebih rendah daripada bantuan," jelas Airlangga.
Lantaran tak lagi berskema semi bansos, program Kartu Prakerja tahun ini dibuka pula untuk para penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
(*)