JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dalam rangka menunjang optimalisasi operasional Kereta Api Indonesia (KAI), utamanya Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk menambah fasilitas jalur kereta guna mengatasi kepadatan penumpang.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan pertumbuhan penumpang yang menggunakan KRL ke Stasiun Tanah Abang terus bertambah. Sehingga, untuk optimalisasi operasional Stasiun Tanah Abang Pemprov DKI perlu ada penambahan fasilitas jalur pula dengan menggandeng Pemerintah Pusat.
"Ini akan ada penambahan jalur kereta dari 4 (empat) menjadi 6 (enam) jalur. Maka, dengan adanya penambahan jalur itu bisa menambah dan mengantisipasi kepadatan penumpang pada tahun-tahun berikutnya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Nah, ini untuk tahap pertama," ujar Heru di lokasi, Senin (26/12/2022).
Selain itu, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga menambahkan bahwa di Stasiun Tanah Abang akan ada kawasan Transit Oriented Development (TOD).
TOD ini dapat diartikan sebagai konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi, serta mempromosikan penggunaan angkutan umum maupun gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.
"Lalu, pada tahap kedua, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah merapikan sarana dan prasarana, mungkin nanti ada pelebaran kawasan dan lain-lain. Jadi, kita lihat nanti ke depan, konsepnya seperti apa, itu kira-kira," jelas Heru.
"Ada beberapa yang kita harus rapikan, seperti putaran di jalan (U-Turn), membangun JPO, serta merapikan taman. Kemudian, ada sebagian lahan yang milik Pemprov DKI, untuk keluar-masuknya penumpang, itu kita siapkan juga. Bangunannya (stasiun) akan disiapkan oleh Kementerian PUPR dan Kemenhub," tandas Heru.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) ini juga menyebut, dalam proses pengerjaan penambahan fasilitas jalur kereta tersebut, pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, agar dapat terealisasi maksimal pada akhir tahun 2023.
"Kami di DKI Jakarta akan langsung bergerak dan langsung berkoordinasi dengan Kemenhub dan KemenPUPR. Hal ini karena target yang diarahkan Bapak Presiden harus selesai di akhir tahun 2023, dan ini harus sudah finalisasi," pungkas Heru. (Aldi)