JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan perasaannya setelah ditunjuk untuk memimpin Jakarta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Pilkada 2024 mendatang.
Heru Budi mengatakan, bahwa tugasnya cukup berat dalam memimpin Jakarta, meskipun dirinya hanya berstatus sebagai Penjabat.
Hal tersebut pun disampaikam Heru Budi ketika rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
Mantan Walikota Jakarta Utara ini pun mengaku, bahwa dirinya pernah ditanya oleh Alexander soal minatnya menanggalkan status ASN untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Merasa beban kerjanya sudah berat, Heru pin menjawab ogah maju sebagai Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024 nanti.
"Tadi Bapak (Alexander) tanya, 'maju apa tidak?'. Jadi penjabat gubernur saja sudah susah, berat. (Gubernur) itu nanti, 2024, serahkan kepada yang kepingin saja," ujar Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 15 Desember 2022.
Heru yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasatpres) hanya ingin menjalankan tugasnya sampai selesai.
Ia dilantik sebagai Pj Gubernur DKI oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Oktober 2022 lalu. Maka dari itu, Heru Budi meneyerahkan kepada pemerintah pusat terkait durasi masa jabatan yang ia emban.
"Ya saya melaksanakan tugas ini sampai selesai. Sebagaimana amanat pelantikan, ada kalimatnya begini, 'selama, paling lama, satu tahun atau dapat diperpanjang'. Jadi, mungkin bisa bergantian sekali 3 bulan Pj-nya. Kira-kira seperti itu," ucapnya.
Maka dari itu, Heru Budi meminta kepada seluruh jajaran Pemprov DKI dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam menjalankan program kerja yang menggunankan anggaran daerah tersebut.
Mengingat, Provinsi DKI Jakarta mendapat peringkat terbaik dalam Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi atau Monitoring Control for Prevention sebesar 90,01 persen.
"DKI mendapatkan skor sebesar 90. Pencapaian ini menempatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi," tandasnya.
"Maka dari itu, saya minta rekan-rekan jajaran BUMD, kepala dinas, untuk mempertahankan ini," pungkas Heru Budi. (aldi)