JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, memprotes Kementrian Keuangan saat mengikuti Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia baru baru ini.
Adil juga sempat mengancam untuk bergabung dengan Malaysia jika keadilan tidak ditegakan.
Poskota.jabar.co.id merilis, yang diprotes Adil adalah dana bagi hasil (DBH) produksi minyak di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Adil mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menggugat Presiden Joko Widodo perihal ini.
Protes keras Adil ini ditayangkan oleh akun Diskominfotik Provinsi Riau dalam platform Youtube.
Dalam tayangan itu, Adil mengatakan bahwa dana bagi hasil yang didapat oleh wilayah yang dia pimpin terbilang kecil.
Ini tidak sebanding dengan pengeboran minyak di Kepualauan Meranti dilakukan secara besar-besaran. Ironisnya di tengah kenaikan harga minyak dunia Meranti tidak pernah merasakan hasilnya.
Adil menyebutkan bahwa lifting minyak di Meranti belakangan meningkat drastis, hampir mencapai 8.000 barel per hari dari yang sebelumnya 3.000-4.000 barel per hari.
Dana bagi hasil yang diperoleh Meranti hanya Rp 115 milia. Padahal, asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 dollar AS per barel dari yang sebelumnya 60 dollar AS per barel.
"Ini benar-benar teganya. Minyak kami, duit kami tidak diberikan," ujar Adil.
Tahun ini, kata Adil Kabupaten Meranti memiliki 235 sumur minyak, dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar, Kepulauan Meranti malah menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau. "Kami ini di Riau 25,68 persen (penduduk) miskin plus ekstrem miskin terbanyak di Riau itu di Meranti," katanya. (*)