BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Turut serta dalam rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Plt Bupati Bogor mengaku terbebani pulihkan kepercayaan publik.
Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan pada puncak rangkaian Hakordia ia masih kesulitan untuk memulihkan kepercayaan publik lantaran dua pemimpin sebelumnya diduga terjerat kasus gratifikasi dan suap.
"Mengingatkannya saya ini sebagai simbol mengingatkan. Beban berat buat saya, ini adalah sebagai upaya alternatif saya jadi Plt ini harus punya integritas. Saya, Sekda, dan jajaran ini ayo kita kerja dengan mengedepankan integritas dan transparansi bagaimana arahan dari KPK kita ikuti," ungkapnya kepada wartawan, Jum'at (9/12/2022).
Pada puncak rangkaian hakordia, Iwan mengatakan, ia pun mengajak seluruh pejabat daerah seperti dinas hingga kepala desa (Kades) yang ada di Kabupaten Bogor.
"Jadi dari rangkaian di Bogor itu diawali beberapa minggu lalu diawali webinar dengan para Kades terkait penggunaan dana desa. Untuk bagaiman pencegahan korupsi bukan hanya di dinas, di desa juga," tuturnya.
Makanya, kata Iwana dari dinas, inspektorat, harus tau bagaimana melakukan upaya pencegahan korupsi terhadap para Kades.
"Karena kalau dihitung Rp 1,5 triliun itu uang yang memang di desa. Makanya itu juga perlu pengawasan," terangnya.
Iwan pun mengaku, ia telah mengikuti daring bersama Ketua KPK, Firli dan dihadiri juga oleh Wapres.
"Semua sektor (bisa terindikasi korupsi) ya, bukan hanya di Kabupaten Bogor, kalau lihat dari struktur permasalahan yang domainnya ada di KPK, ya ada dua," paparnya.
Satu, lanjut Iwan, tentang promosi dan mutasi jabatan itu rentan, pada hal jabatan ini kerap kali terjadi sistem setoran atau menjual posisi.
"Kedua, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Itu aja yang harus kita bagaimana upaya ini harus diminimalisir terkait dua ini," ucap Plt Bupati Bogor ini.
Selain dua hal tersebut, ada juga soal perizinan yang perlundilihat.
Iwan menghimbau soal izin, jangan terlihat seolah-olah perizinan ini tertutup.
"Perizinan ini akan terbuka bilamana ada masalah. Saya ingatkan kepada seluruh dinas jangan main-main dengan perizinan yang mana tidak dilihat oleh publik. Tapi kalau ada masalah, mudah itu untuk menelusuri," ujarnya.
Atas ketiga hal tersebut, sambung Iwan, maka kerap kali ada aturan yang dilanggar, disiasati, permainan, persekongkolan, supaya terbit izin.
"Saya juga kemarin manggil dinas-dinas yang berurusan dengan izin, kami harus tahu gitu. Walaupun kewenangannya ada diserahkan kepada dinas. Makanya kalau perizinan yang besar ini tidak boleh diserahkan ke dinas tapi pimpinan tidak diminta arahan," sambungnya.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, sosialisasi terkait korupsi kepada pemerintah desa menjadi penting lantaran banyaknya uang negara yang masuk ke desa.
"Ya karena ada uang negara, ada uang pusat yang digelontorkan ke desa itu. jangan menafikan kalau uang kabupaten juga tidak ada konsekuensi hukum," terangnya.
Sebagai Bupati, jika hanya menghimbau, itu hanya dinilai biasa oleh masyarakat.
"Tapi saya yang harus jadi simbol perubahan dengan jajaran ke bawah. Apapun yang dicurigai atau kepercayaan publik rendah terhadap pemerintah daerah ya kita bawa diri, inilah pemerintah kabupaten Bogor yang baru, ini saya Plt Bupati harus berubah gitu" pungkasnya. (panca)