JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua MPR, Bambang Soesatyo angkat bicara, terkait rencana Bulog impor beras dalam waktu dekat karena adanya perbedaan data stok beras nasional di Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian/Kementan.
Bamsoet panggilan akrabnya mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Kementan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik/BPS untuk secara bersama menentukan satu data terintegrasi yang valid mengenai stok beras riil yang ada saat ini, guna menjadi dasar pengambilan langkah lebih lanjut dalam menjamin kebutuhan stok beras dalam negeri.
"Saya meminta pemerintah, dalam hal ini Bulog dan Kementan, dapat mengambil kebijakan yang tidak tergesa-gesa dalam menentukan kebijakan impor beras, dikarenakan jika hal tersebut dilaksanakan dapat merugikan petani dalam negeri," terang Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat (25/11/2022).
Bamsoet menegaskan Bulog dan Kementan, dapat menampung dan mengoptimalkan seluruh hasil panen dalam negeri, agar dapat memenuhi stok beras nasional sebanyak 1,5 juta ton di tahun 2022 ini.
"Saya meminta pemerintah, dalam hal ini Kementan, melakukan upaya untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, agar beras dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat," terang Bamsoet.
Sebelumnya, Perum Bulog mengungkapkan bahwa alasan pemerintah harus segera melakukan impor beras lantaran stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang terdapat di Bulog per 22 November hanya sebesar 594.856 ton.
Seiring operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang terus dilakukan oleh Bulog untuk menekan inflasi, diproyeksikan CBP tersisa hanya 300.000 ton hingga akhir tahun.
Artinya, jauh dari target cadangan yang ditetapkan, yakni 1-1,2 juta ton.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan, tipisnya cadangan Bulog tersebut mengakibatkan harga beras di pasaran terus terkerek.
Bulog tidak mampu mengintervensi karena tidak memiliki stok yang memadai.
Dia membeberkan, rencana impor sejatinya sudah disetujui dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Perekonomian pada awal November 2022. (johara)
“
.