Impor Beras 500 Ton, Rezim Jokowi Dituding Gagal Membanguan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Nasional

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melalukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dengan alasan untuk menjaga cadangan pangan nasional.

Tak hanya impor beras 500 ribu ton, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi juga turut mengimpor gula putih kristal sebanyak 1 juta ton hingga pangan komoditi.

Melihat persolan di atas, Ketua Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad menuding bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal dalam membangun kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

"Meskipun kedaulatan pangan tercantum dalam program kerja pemerintahan, akan tetapi dalam praktiknya semakin menjauh kita untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan," ujar Idham dalam diskusi Pangan Evaluasi Kebijakan Pertanian-Pangan Jokowi 'Indonesia Gagal Daulat Pangan' di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2023).

Idham melihat, cara pandang pemerintah terhadap pangan hanya ditempatkan sebagai produk yang harus tetap ada di pasar untuk menjaga agar produk tidak langka merupakan cara pandang yang sempit. Sehingga membuat setiap ketersediaan pangan Indonesia terus diselesaikan oleh impor.

"Dengan cadangan pandang seperti itu, lahan pertanian kita semakin menyusut, industri ekstratif terus menggila dan ketersediaan pangan kita diselesaikan dengan impor," katanya.

Oleh karena itu DPN Gerbang Tani menyarankan, Pemerintah Indonesia seharunya bisa menarik pelajaran penting jika melihat dari beberapa kejadian besar belakangan ini seperti, pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan ganguan terhadap pangan secara global, baik dari sisi produksi hingga ketersediaan pangan.

"Yang paling utama dari sisi distribusi yang mengalami hambatan sehingga krisis global menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia," ungkap Idham.

Kemudian, dikatakan Idham, krisis politik akibat perang Rusia dan Ukraina juga mengakibatkan pupuk jadi persoalan global yang memicu harga pangan secara global meningkat. Dan juga dampak dari prubahan iklim sangat berpengaruh terhadap produksi pangan global termasuk Indonesia.

"Seharusnya Pemerintah Indonesia sadar. Artinya ketergantungan pada impor sangat berbahaya dan berdamak serius bagi stabilitas ekonomi politik," pungkas Idham.