JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Di penghujung akhir Tahun 2022 ramai orang membicarakan prestasi Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Tentunya meninggalkan pekerjaan rumah atau PR yang ia tinggalkan untuk penerusnya yaitu Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono.
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, H. Husny Mubarok Amir mengatakan, Anies mewariskan polemik terkait dana hibah bagi organisasi masyarakat (ormas) di Jakarta yang jauh dari kata keadilan.
Di tahun sebelumnya, Anies menjadi sorotan karena menggelontorkan sekian banyak uang untuk dana pendukung bagi organisasi masyarakat.
"Namun ternyata abai terhadap unsur keadilan karena besar-kecilnya bantuan itu tidak profesional dan tidak proporsional," ujar Husny dalam siaran persnya, Kamis (17/11/2022).
Saat ini, lanjut Husny, PWNU DKI Jakarta diusulkan oleh Gubernur (yang lama/Anies Baswedan) Tahun 2023 akan menerima Rp 4 miliar rupiah.
Sedangkan MUI diusulkan menerima Rp 15 miliar rupiah.
Husny menegaskan bahwa bantuan itu sangat tidak proposional bila PWNU yang begitu banyak kegiatan mendapatkan dana hibah sebesar Rp 4 miliar.
Di sisi lain MUI Jakarta yang secara struktur Organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebesar dan sebanyak PWNU, mendapat dana hibah sebesar 15 Miliar di tahun 2023 nanti.
PWNU DKI Jakarta Tahun 2022, ungkapnya, telah melaksanakan 800 lebih kegiatan yang efisien membantu Pemprov selama ini.
"Rencananya, tahun 2023 saat Indonesia sudah melewati masa pandemi PWNU DKI Jakarta akan mengagendakan lebih dari 1000 kegiatan yang tersebar ke pelosok ranting dan anak ranting di Jakarta, bahkan akan semakin banyak pula kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Otonom NU serta Lembaga di bawah naungan PWNU DKI Jakarta," bebernya.
Karena itu, lanjut Husny, PWNU DKI mengapresiasi perjuangan para anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta yang telah gigih memperjuangkan politik anggaran bagi kemaslahatan masyarakat Jakarta melalui pembahasan pengalokasian dana hibah Tahun Anggaran 2023 bersama Pemprov DKI Jakarta.
Melihat polemik yang terjadi, PWNU DKI Jakarta berharap kepada Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk dapat merevisi dan memberikan alasan yang rasional kepada DPRD DKI Jakarta.
"Jika pada tahun 2022 hibah untuk PWNU DKI Jakarta Rp 5 milyar, maka semestinya tahun 2023 bisa meningkat agar program sosial, keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan dengan baik," tandasnya.