ADVERTISEMENT
Minggu, 30 Oktober 2022 23:11 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
"Kalau terkait lidiknya untuk perkara lingkungan sesuai UU Ciptaker semuanya administrasi. Untuk penegakan hukumnya adalah upaya terakhir, makanya kewenangan sanksinya ada di LH Provinsi dan sudab diberikan SA yaitu Sanksi Administrasi," terangnya.
Halaman
ADVERTISEMENT
Berita Terkait
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Berita Terkini
ADVERTISEMENT
0 Komentar
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT