JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi leading sector dalam pengamanan siber KTT G20 yang akan berlangsung di Bali.
Hal ini merupakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjamin kemanan siber mengenai potensi ancaman pencurian data.
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra mengatakan bahwa pengamanan siber akan dilakukan sebelum dan sesudah KTT G20 digelar.
“Pengamanan siber yang dilakukan BSSN tidak hanya dilakukan pada hari pelaksanaan KTT G20 saja tetapi juga sebelum dan sesudah KTT G20 digelar,” kata Ariandi dilansir dari kanal YouTube Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo TV.
Ariandi menambahkan bahwa pihaknya sudah melalukan pengamanan siber sejak Juli 2022. Selian itu, BSSN juga telah mengindentifikasi berbagai potensi ancaman siber yang terjadi.
“Ancaman-ancaman tersebut antara lain seperti spear phishing (peretasan spesifik), malicious document atau virus yang ditempelkan pada dokumen, hijacking, fake wifi hingga operasi malware,” ujarnya.
Terdapat tiga dukungan klaster untuk pengamanan siber yang diungkapkan oleh Ariandi, yaitu sebelum, sesaat, dan sesudah acara KTT G20.
Tiga dukungan klaster tersebut dilakukan untuk memaksimalkan dan melihat situasi pengamanan ideal soal siber yang diinginkan pada saat KTT G20.
Sebelum acara KTT G20 diselenggarakan pada 15-16 November, Ariandi memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan audit sistem manajemen informasi, pengukuran tingkat keamanan siber, serta memonitor anomali traffic dan potensi ancaman siber.
“Pada saat acara kita akan melakukan monitoring anomali traffic, pemantauan informasi insiden, pengamanan sinyal dan kontra penginderaan, serta melakukan digital forensik,” paparnya.
Kemudian, setelah acara BSSN akan mengidentifikasi celah keamanan siber dan potensi ancaman pengungkapan data serta melakukan digital forensik dan insiden respons.
“Ini langkah-langkah yang kita lakukan agar penyelenggaraan KTT G20 bisa terlaksana dengan baik,” imbuhnya.
Tak hanya itu, BSSN juga mengolaborasikan pengamanan siber dengan pemangku kepentingan terkait, seperti TNI, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan sejumlah pihak lainnya.