JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk secara bertahap menghentikan impor barang mentah sekaligus melakukan hilirisasi industri.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Musyawarah Nasional (Munas) XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022, Selasa (11/102022), di Plaza Semanggi, Balai Sarbini, Jakarta.
“Kita ini sudah 77 tahun merdeka, selalu bahan mentah yang kita ekspor. Nikel mentahan kita ekspor, tembaga mentahan kita ekspor, minyak kita ekspor dalam bentuk mentahan. tidak diolah, timah kita ekspor, kelapa sawit (CPO) kita ekspor, tapi tidak dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Sehingga nilai tambah itu ada di negara lain, pembukaan lapangan kerja juga adanya di negara lain,” kata Presiden dalam laman resmi Sekretariat Kabinet.
Jokowi menyakini, bahwa hilirisasi industri akan meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri.
Sebagai contoh, Jokowi mengatakan bahwa nilai ekspor nikel melonjak hingga mencapai Rp360 triliun karena diekspor dalam bentuk setengah jadi dan jadi, bukan bahan mentah.
"Saya berikan contoh nikel. Waktu diekspor dalam bentuk mentahan, kita hanya mendapatkan nilai Rp15 triliun. Setelah diekspor dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi, nilainya menjadi Rp360 triliun. Dari Rp15 triliun menjadi Rp360 triliun, baru satu barang,” ujarnya.
Selain itu, saat pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur mulai beroperasi, pemerintah akan mendorong penghentian ekspor tembaga.
“Tembaga nanti begitu ini smelter di Gresik selesai, ini juga sama setop, tidak ada lagi yang namanya ekspor tembaga. Semuanya harus dikerjakan jadi barang jadi di negara kita Indonesia,” imbuhnya.
Pemerintah juga mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing atas pengelolaan sejumlah industri pertambangan Indonesia, mulai dari PT Freeport Indonesia hingga Blok Rokan.
Langkah ini bisa dikatakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan. Jokowi menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah memegang mayoritas saham Freeport.
“Untuk yang di Blok Rokan, ini urusan minyak dan gas yang sudah 97 tahun dikuasai oleh Chevron, 97 tahun. Sekarang juga sudah 100 persen dimiliki oleh kita sendiri,” ungkapnya.