JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), telah usai menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Puncak Pengkhianatan Rezim' di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Jum'at (30/9/2022) petang.
Dalam rangka menutup aksi, Koordinator Pusat BEM SI, Abdul Kholiq mengatakan, bahwa aksi hari ini tak akan menjadi aksi terakhir yang akan dilakukan pihaknya, melainkan menjadi pembuka dari aksi yang bakal digelar lebih besar pada 20 Oktober 2022 mendatang.
"Berkenaan dengan ini, kami Aliansi BEM SI menyatakan, memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir pada sidang rakyat tanggal 20 Oktober 2022 di Jakarta," kata Kholiq di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Presiden mahasiswa Universitas Negeri Semarang itu melanjutkan, selain meminta Jokowi untuk hadir, ia juga menuntut kepada pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat di tengah krisis program subsidi BBM, dibandingkan memprioritaskan berbagai PSN yang minim urgensi.
"Kami menuntut, pemeringah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan menggunakan perspektif keadilan bagi korban dan keluarganya. Serta juga menolak pengadaan infrastruktur yang membuka lahan masyarakat secara tidak berkeadilan," tutur dia.
Tak cukup di situ, dia juga menutut pemerintah untuk kembali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) KPK, dan mengembalikan KPK sebagai lembaga negara penegakan korupsi yang independen.
"Kami juga menolak komersialisasi pendidikan secara institusional dan menyeluruh, khususnya di lingkup Perguruan Tinggi," imbuhnya.
"Jadi kamu harap Presiden dan kroni-kroninya untuk datang pada sidang rakyat 20 Oktober 2022 mendatang. Kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar, kami akan tumpah ruah di Jakarta untuk menegalan keadilan bagi masyarakat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia," tandas dia.
Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Bayu Satria Utomo mengatakan, aksi yang bakal digelar oleh pihaknya pada siang hari nanti, didasari atas respons ketidakpuasan mahasiswa terhadap 3 tahun berlangsungnya rezim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Selama tiga tahun berjalannya kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, terdapat setidaknya enam permasalahan yang selalu tidak mampu dituntaskan oleh Jokowi beserta seluruh kroninya," kata Bayu saat dihubungi Poskota.co.id.
Dia memaparkan, BEM UI, BEM Kema Unpad, BEM KM UGM, BEM SI wilayah BSJB, ITL Trisakti, beserta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya akan melangsungkan aksi demonstrasi terhadap permasalahan ini sebagai bentuk tanda betapa bobrok dan gagalnya pemerintah dalam mengurus bangsa dan rakyatnya.
"Ini adalah pertanda bahwa pengkhianatan rezim pada rakyatnya telah sampai pada puncaknya dan alarm harus dibunyikan," ujarnya.
Adapun 6 poin masalah yang menjadi sorotan BEM UI dan aliansi mahasiswa lainnya, antara lain:
1. Dikebutnya pengesahan RKUHP yang jelas bermasalah padahal terdapat RUU Masyarakat Adat dan RUU PPRT yang tak kunjung disahkan;
2. Alokasi APBN yang tidak tepat sasaran. Mencabut subsidi BBM yang diperlukan masyarakat tapi malah mengebut proyek minim urgensi seperti IKN, dan ratusan PSN lainnya yang memakan ratusan triliun;
3. Pelanggaran HAM masa lalu yang tak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Negara malah membiarkan para pelaku berkeliaran dan berpolitik praktis lalu membentuk tim penyelesaian nonyudisial yang tidak menyelesaikan masalah;
4. Korupsi, kolusi, nepotisme yang menggerogoti bumi Indonesia di segala sisi tanpa upaya pemberantasan yang berarti;
5. Pendidikan yang masih belum demokratis dan terbuka untuk semua orang. Terlebih lagi dengan hadirnya RUU Sisdiknas yang jelas berbahaya bagi dunia pendidikan;
6. Pemberangusan demokrasi lewat upaya-upaya untuk menunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. (Adam).
