Pasca Ibu Kota Negara Pindah, DPRD DKI Sebut Jakarta Siap Jadi Pusat Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPRD Provinsi DKI Jakarta mengaku puas dengan sejumlah sajian materi mengenai kekhususan Jakarta pasca Ibu Kota Negara (IKN) pindah yang dibahas saat bimbingan teknis (Bimtek) ketiga tahun 2022.

Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam salah satu materinya menyebutkan Jakarta telah siap menjadi pusat ekonomi dan bisnis pasca Ibu Kota Negara resmi pindah ke Kalimantan.

"Bimtek kali ini sangat spesial karena membahas tentang Jakarta pasca ada UU (undang-undang) nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dua tahun setalah IKN ditandatangani, maka Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin dikutip, Minggu (25/9/2022).

Politikus PKS ini mengatakan, Jakarta dinilai sudah sangat siap menjadi kota ekonomi. Sebab Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 lalu mengungkpkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta menjadi yang tertinggi.

"Artinya SDM (sumber daya manusia) kita sudah siap untuk menjadi kota khusus ekonomi. Hal ini juga karena Jakarta memang sudah menjadi pusat ekonomi sebelum merdeka," papar Khoirudin.

Pimpinan DPRD DKI ini berharap, dengan memiliki kekhususan dan menjadi Kota Ekonomi, maka pendapatan asli daerah (PAD) diyakini tidak akan menurun, meskipun Jakarta sudah tidak menyandang status Ibu Kota.

"Dampaknya akan sangat besar pada penghasilan daerah kita. Ini juga bisa meningkatkan pembangunan buat Jakarta," ucap Khoirudin.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Analisis Hukum Kemendagri Alpin Rahman mengungkapkan, wacana tersebut muncul setelah sejumlah pakar melakukan kajian dan studi banding ke beberapa negara yang pernah memindahkan Ibu Kotanya.

"Itu contoh negara maju yang dari pusat pemerintahnya dipindahkan, maka daerah yang lama biasanya dijadikan daerah ekonomi bisnis contohnya seperti di Amerika. Ketika pusat pemerintahan dari Newyork ke Washington. Maka New York menjadi daerah ekonomi," ungkap dia.

Namun demikian, Alpin menegaskan, hal tersebut masih berupa wacana, dan pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam lagi bersama sejumlah instansi pemerintahan lainnya, salah satunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.