JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sejak 14 September lalu hingga hari ini, situasi Papua memanas. Ini terjadi sejak Gubernur Papua, Lukas Enembe ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi.

Tak hanya Lukas Enembe, KPK juga menjerat Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dengan kasus yang sama dengan Enembe. 

Gejolak pun terjadi. Sebagian masyarakat Papua protes dengan penetapan status tersebut. Koalisi Rakyat Papua pun melakukan aksi unjuk rasa di Jayapura pada Selasa (20/9/2022). 

Bahkan, petugas KPK yang mau menjemput Lukas Enembe terpaksa memutarbalikkan kendaraan lantaran dihadang massa.

Pemerintah tidak tinggal diam. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa  anggaran Otsus yang digelontorkan ke Papua sejak tahun 2001 seluruhnya bergabung dengan dana otsus dan ada belanja kementerian dan lembaga, serta transfer keuangan dana desa itu 1000 triliun lebih.

"Yang disalurkan di era Lukas Enembe itu 500 triliun lebih," kata Mahfud. 

Besaran dana itu, menurut Mahfud, tercatat di dokumen negara di kementerian keuangan. Sehingga semua orang gampang tahu kalau dana yang mengalir ke sana. 

"Tapi di sana rakyatnya tidak dapat apa-apa, tetap miskin. Pantas kalau rakyat Papua itu marah. Kita dimarahi ini pemerintah pusat. Kok takut," jelasnya seperti ditayangkan di Kompas TV. 

Seperti diketahui sekitar 2.000 personel TNI-Polri pun disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Di antara tokoh masyarakat yang membela Enembe, salah satu yang lantang adalah Gembala DR A.G. Socratez Yoman. 

Dia menyebut banyak Penduduk Orang Asli Papua (POAP) terjebak skenario jahat pemerintah. Ia juga sebut penetapan tersangka para kepala daerah sebagai upaya penguasa dalam menghancurkan pilar POAP.