Atas pertanyaan itu, Prof Muhammad A S Hikam menjawab: Tentu saja. Apakah mereka akan berhasil atau tidak, tentu sangat tergantung kpd perjuangan mrk juga.
Ini yang ngeri, akun Jay Malkan menuliskan komentar: "Dewan Kolonel juga bisa melakukan pemberontakan." Lantas disahut Fajar Risnandar: Namanya jangan nyerempet, takut konotasinya mengingatkan Jas merah.
Netizen lainnya, Rony Linggagarut menuliskan bahwa" Di tengah kebingungan elektabilitas Puan tidak kunjung memuaskan maka muncullah ide konyol, hee...heee.
"Dewan Kolonel, sayangnya dewan yang dibuat mereka ini dianggap masyarakat hanyalah lucu-lucuan untuk menyenangkan anak Megawati," tulisnya.
Komentar dari netizen Slamet Haryanto tampaknya perlu diperhatikan, karena saat ini yang dibutuhkan kualitas, bukan anak siapa.
"Harusnya para elit sadar bahwa rakyat sudah tidak lagi melihat sosok itu anak siapa, cucu siapa tapi bagaimana kecerdasan mereka untuk mengambil simpati rakyat, sekarang udah bukan jaman kolonial lagi yang melihat sosok dari darah keturunannya tapi rakyat melihat dari kapasitas & kwalitas diri seseorang."
Netizen Haris Nasution menilai adanya Dewan Kolonel sangat wajar, yakni untuk mengerek elektabilitas. "Sangat wajar kalau memang ada itu dewan kolonel. Orang dalam elit loyalis PDIP sangat paham dengan kondisi untuk menaikkan elektabilitas mba Puan yang "melempem"," ujarnya.
Peringatan netizen ArosokhiAr tampaknya perlu dipahami kalangan PDIP. "Politisi PDI-P sangat tdk memahami penderitaan Wong Cilik, dgn naiknya harga BBM. Justru lebih suka dgn "DewanKolonel" utk mendulang elektabilitas Puan RI-1 2024," ujarnya. (*/win)
