Jebakan Politik

“JEBAKAN politik membangun kartel sulit dihindari. Itu dinamika politik jelang pemilu yang perlu diantisipasi. Tetapi hendaknya tetap berpolitik secara elegan, tidak saling menjebak dan menjatuhkan.” -Harmoko-
 
Jika dikatakan politik itu penuh jebakan dan tipu daya, tidaklah salah, namun tidak sepenuhnya benar. Tetapi bahwa dalam menjalankan praktik politik terdapat manuver sebagai strategi mencapai tujuan adalah benar adanya. Tanpa manuver, tak ada tindakan segera bagaimana memperjuangkan hak-hak politik rakyat.

Manuver politik yang dibangun hendaknya pula memperjuangkan aspirasi rakyat mewujudkan impiannya, yakni keadilan dan kemakmuran sebagaimana cita – cita negeri sejak didirikan.

Yang patut dipertanyakan kemudian, haruskah setiap manuver yang dilakukan menggunakan tipu daya? Jawabnya tidak harus, tetapi bukan menjadi masalah kalau aktor politik menerapkannya. Lebih – lebih peluang telah dibuka lebar agar para elite perlu berpikir ala Abu Nawas dan si Kancil.

Pesan kepala negara ini lebih ditekankan kepada para elite di bidang ekonomi, pelaku usaha, para ekonom dalam upaya mengatasi masalah ekonomi, di tengah gejolak dunia yang penuh ketidakpastian – sebut saja sedang tidak normal. 

Namun, masalah ekonomi tak bisa lepas dari soal - soal politik kebangsaan. Di negara manapun, kemajuan ekonomi dapat berjalan maksimal, jika ditopang dengan stabilitas politik dan keamanan.

Tentu, stabilitas politik dapat tercipta dengan baik, manakala manuver yang dilancarkan oleh politisi tetap mengedepankan etika dan moral, bukan malah merusak tatanan demokrasi itu sendiri.

ita sudah berkomitmen Demokrasi Pancasila menjadi rujukannya, berarti nilai – nilai luhur jati diri bangsa yang mestinya dikedepankan, bukan liberalisme ataupun isme – isme yang lainnya, kecuali Pancasilaisme dengan 36 butir pengamalannya.

Demokrasi Pancasila mengajarkan politik yang santun, saling menghargai dan menghormati, tidak semena- mena, tidak memaksakan kehendak hak dan politiknya, berani membela kebenaran dan keadilan serta mampu bersikap adil.

Mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan, masih banyak lagi butir yang lain, ini hanya sebagian yang yang wajib diterapkan oleh politikus dan elite dari parpol manapun. Lebih-lebih yang sedang berada di lingkup kekuasaan eksekutif dan legislatif.