JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta lagi-lagi menyingung Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) buatan Anies Baswedan.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, keberadaan TGUPP harus dibubarkan bertepatan dengan massa purna Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Pasalnya, Pras sapaan akrabnya berpandangan para staf yang membantu tugas tugas gubernur dan wakil gubernur ini justru yang meninggalkan banyak persoalan di Jakarta.
Kendati demikian, Pras tak mau menjelaskan secara rinci persoalan yang dimaksudnya.
"TGUPP otomatis 16 Oktober sudah hilang. Itu lah penyakitnya DKI," kata Pras usai menyerahkan usulan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta di kantor Kemendagri, Rabu (14/9/2022).
Sebelumnya, Pras juga mengatakan, TGUPP selama ini membuat pembangunan Jakarta tidak karuan. Bahkan dinilainya cenderung membebani masyarakat.
"TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia, banyak merugikan," kata Pras kepada awak media di depan Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022) kemarin.
Politisi PDIP ini juga mencontohkan pembangunan yang slebor yaitu, infrastruktur jalan semakin pendek karena ada penambahan atau pelebaran trotoar.
"Salah satu contoh, jalan di Jakarta ini sekarang pendek loh. Saya temukan di Kemang, ada tali air ditambahin trotoar, (trotoar) dilebarkan," sindir Pras.
"Ternyata tali air itu tidak nyambung dengan trotoarnya. Jadi buntu di tengah-tengah. Akhirnya dampaknya banjir. Jadi harus rasional membangun," tambah Pras.
Seharusnya, lanjut Pras, pembangunan yang perlu dilakukan dari kawasan pinggiran Jakarta. Sehingga adanya pembangunan tidak hanya dirasakan masyarakat di tengah perkotaan.
"Mana sih yang perlu dibangun? Pinggir daerah di Jakarta juga semuanya harus dapat persamaan pembangunan. Jangan cuma di tengah kota, hanya casing aja kelihatan bagus tapi di pinggir-pinggir jelek," cetus Pras.
Sebagai informasi, TGUPP Gubernur Anies saat ini berisi 74 ahli non-PNS dengan lima bidang. Lima bidang itu yakni pengelolaan pesisir Jakarta, pembangunan ekonomi dan penataan kota, harmonisasi regulasi, bidang pencegahan korupsi, dan percepatan pembangunan.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
