JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Idris Ahmad menyoroti laporan terkait distribusi dan pencairan Bantuan Sosial dari Pemprov DKI Jakarta yang tidak tepat waktu alias 'ngaret'.
"Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) ada catatan khusus bahwa program bansos kita seperti KLJ, KAJ, KPDJ sampai KJP dan KJMU yang harusnya cair setiap bulan namun seringkali tidak tepat waktu atau dirapel," kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 2 September 2022.
"Ini masalah klasik dari dulu yang kami bingung kenapa tak kunjung ada perbaikan akseleratif, padahal ini masalah hak dasar," tambahnya.
Idris menyayangkan selama masa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masalah ini tak dapat diselesaikan.
"Sampai masa jabatan Gubernur Anies mau selesai, tak ada perbaikan tuntas. Beliau bisa tampil dan foto-foto waktu seremoni penyerahan bantuan, tetapi gagal memperjuangkan nasib masyarakatnya," tuturnya.
"Bagi para penerima, bansos ini harapan bertahan hidup. Harusnya jangan sampai telat apalagi sampai berbulan-bulan," sambungnya Idris.
Tak hanya itu, ia juga meminta segera ada langkah konkret membenahi permasalahan ini sampai tuntas.
"Segera kita selesaikan dengan serius. Kita panggil juga Bank DKI sebagai mitra yang terlibat dalam distribusi dan pencairan bansos ini. Tahun depan tidak boleh ada bansos telat lagi, harus diupayakan tepat waktu setiap bulan" tutup Idris. (aldi)