Apakah ini salah? Jawabnya tidaklah salah. Yang salah jika menggunakan identitas kelompoknya untuk menyerang identitas kelompok lain. Menghasut, menebar kebencian dan memusuhi kelompok lain secara ekstrem, sering kali disertai kekerasan, hanya semata karena beda identitas.
Identitas dipolitisasi untuk mengerek elektabilitas. Inilah sejatinya yang perlu dicegah, bukan “mengharamkan” politik identitas. Mengingat dalam demokrasi tak bisa sepenuhnya bebas dari isu identitas.
Apalagi di negara kita, di negara maju demokrasinya seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, isu identitas dalam versi berbeda tetap mewarnai gelaran pilpres. Sebut saja keberadaan imigran, soal aborsi, hijab dan cadar.
Para aktor politik tampaknya sadar, untuk meraih kemenangan tak cukup hanya mengandalkan adu gagasan dan program seperti menghapus kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan. Itulah sebabnya akan menjadi mustahil isu identitas akan hilang setiap pemilu dan pilpres.
Yang dituntut kemudian adalah kemampuan politisi mengemas isu identitas secara lebih beradab, bukan mempolitisasi identitas secara ekstrem dalam meraih simpati publik seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Bermain cantik dan penuh etik dengan mengemas identitas nasional guna memperoleh dukungan pemilih plural. Yang berarti merawat keberagaman, menghargai perbedaan dengan melindungi dan memperjuangkan semua kepentingan kelompok, semua identitas etnis, suku, agama dan sosial budayanya.
Tidak semena- mena kepada pihak/kelompok lain, tanpa membedakan perlakuan, tanpa menonjolkan kekuasaan dan kekuatan, tidak “adigang, adigung lan adiguno” itulah sekarang yang didambakan rakyat sebagaimana semangat nasionalisme membangun bangsa mengisi kemerdekaan.
Itu pula pekerjaan rumah para elite, bagaimana mengemasnya, jika ingin memenangkan kontestasi. Belum terlambat untuk memulai. (Azisoko)
.jpg)
