Wow, Politisi PAN Ikut Minta Pemerintah Tidak Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

Sebab Rp 343 trilliun dialokasikan untuk membayar utang kompensasi alias utang pemerintah ke Pertamina dan PLN tahun 2022 sebesar Rp 234,6 triliun dan utang tahun 2021 sebesar Rp 108,4 triliun. 

"Kompensasi ini alasannya untuk mendukung operasional Pertamina dan PLN dalam menyediakan BBM subsidi. Jadi ini subsidi ke Pertamina dan PLN, bukan ke rakyat. Sisanya sebesar Rp 208,9 triliun memang untuk subsidi energi. Itu pun terdiri dari subsidi BBM dan LPG Pertamina 149,4 triliun serta subsidi listrik 59,6 triliun," jelas Pak Gaus

Oleh karena itu, pemerintah mesti lebih bijak dan mengambil tindakan tepat dengan melihat akar permasalahan sebenarnya untuk mengatasai persoalan BBM bersubsidi ini. Masih banyak persoalan yang harus dibenahi terkait BBM bersubsidi sebagaimna diungkapkan diatas. 

"Solusi untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi, pemerintah mesti melakukan evaluasi tata kelola, benahi kebocoran serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat  yang benar-benar behak menerimanya," pungkas anggota Baleg DPR ini. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar pekan depan, kata Luhut dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin.

Dilain sisi Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, di tengah tingginya harga minyak dunia, pemerintah berupaya untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi untuk masyarakat.

Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk merespons hal tersebut. Harapannya, anggaran subsidi BBM tidak semakin membengkak di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. (rizal)