JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemerintah merancang pendapatan negara pada tahun 2023 sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.
"Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP," terang Jokowi.
Itu disampaikan Kepala Negara pada pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa siang (16/8/2022).
Presiden juga mengungkapkan Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun dalam Rancangan APBN Tahun 2023 yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara untuk bidang kesehatan.
"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," papar Jokowi.
Presiden menyebutkan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi di berbagai institusi.
Sedangkan untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan dalam jangka panjang.
Presiden menambahkan Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Presiden menekankan bahwa pemerintah harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tutur Presiden.
Presiden menegaskan Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp392 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau.
Terkait anggaran transfer ke daerah pada tahun 2023, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp811,7 triliun yang akan diarahkan untuk 1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
Lantas, 2) memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Kemudian 3) memperkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas; 4) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat; serta 5) mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik. (johara)