JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Polda Metro Jaya, memastikan tak memberikan perlakuan khusus bagi pakar telematika Roy Suryo paska ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus penistaan agama unggahan meme patung Buddha Candi Borobudur mirip wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan mengatakan, selama menjalani masa penahanan, Roy Suryo juga ditempatkan dalam sel yang sama dengan tahanan lain. Termasuk dengan hak-haknya.
"Kami pastikan enggak ada perlakuan khusus pada Roy Suryo. Dia ditahan di Rutan Krimum bersama tahanan lainnya. Gak ada sama sekali perlakuan khusus," kata Zulpan saat dihubungi wartawan, Jum'at (12/8/2022).
Mantan Kapolsek Metro Gambir itu melanjutkan, kendati demikian, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan terhadap kesehatan politikus partai Demokrat itu yang disebut-sebut dalam keadaan tidak sehat.
"Ya tiap kali ada tahanan keluhkan sakit maka piket tahanan akan panggil Dokkes Polda," paparnya.
Selain itu, Zulpan menambahkan, pihaknya juga terus memberikan konsumsi yang sama kepada Roy Suryo dan tahanan lainnya. Dia menegaskan, status bekas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang pernah diemban Roy Suryo tidak membuatnya mendapatkan perlakuan istimewa di tahanan.
"Kalau tahanan kan makanan itu dari negara ada indeksnya sama semua. Kecuali kalau dia dibesuk keluarga itu diperbolehkan. Kalau makanannya menunya tidak diganti untuk bapak itu sendiri," imbuhnya.
Untuk diketahui, penyidik Polda Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo selaku tersangka kasus penistaan agama, pada Jumat (5/8/2022) malam.
Penahanan tersebut dilakukan setelah Roy Suryo menjalani pemeriksaan lanjutan dengan durasi yang panjang di Gedung Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Roy Suryo akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Jumat (5/8/2022) untuk keperluan penyidikan. Selain itu, penahanan ini juga dilakukan karena penyidik khawatir pakar telematika itu akan menghilangkan barang bukti jika tetap dibiarkan bebas.
Lebih lanjut, Roy Suryo dipersangkakan dengan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tentang Penodaan Agama dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Serta penyitaan akun Twitter dan handphone milik Roy Suryo dan seorang saksi atas nama Ade Suhendrawan.
Penangguhan
Terkait penahanan Roy Suryo, Kuasa hukum Roy Suryo, yakni Elza Syarief, mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kliennya yang saat ini telah menjadi tersangka, dan ditahan atas dugaan kasus penistaan agama meme patung Buddha mirip wajah Presiden Jokowi.
Elza menjelaskan, alasannya mengajukan penangguhan penahanan terhadap politikus partai Demokrat tersebut, ialah agar Roy Suryo mendapatkan akses untuk mendapat pengobatan akan sakit yang dialaminya.
Adapun pengajuan permohonan tersebut, disampaikan kepada pihak penyidik Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada Sabtu (6/8/2022) lalu.
Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan mengatakan, keputusan diterima atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan itu, akan menjadi pertimbangan dari penyidik.
"Seperti yang sudah saya sampaikan, itu (keputusan penangguhan penahanan) menjadi pertimbangan daripada penyidik," ujar Zulpan saat dihubungi, Selasa (9/8/2022).
Zulpan berucap, hingga saat ini penyidik masih terus berkoordinasi dengan sesama ihwal permohonan pengajuan tersebut.
"Soal kapan akan diumumkan saya belum bisa sampaikan itu, kan penyidik yang punya kewenangannya," kata dia.
"Jadi saya sampaikan kembali, penyidik yang nanti akan menentukan permohonan ini diterima atau tidak. Intinya, Polda Metro Jaya menghormati segala upaya langkah hukum yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo," imbuh mantan Kapolsek Ciputat itu.
"Kewenangan untuk memutuskan layak atau tidak permohonan tersebut dikabulkan ada di tangan penyidik, atau berdasarkan pertimbangan hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh tersangka. Hal ini diatur dalam KUHAP," tukas Zulpan.
(Andi Adam)