JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Aktor intelektual di balik serangan kantor DPP PDI atau peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli diharapkan dapat diungkap.
Harapan tersebut disampaikan DPP PDI Perjuangan kepada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan jajaran pemerintah seperti Kejaksaan Agung (Kejagung).
"PDIP harapkan Komnas HAM dan Kejagung untuk betul-betul menindaklanjuti agar peristiwa kelam itu bisa diungkapkan siapa aktor-aktor intelektual yang berada dibalik serangan kantor DPP PDI. Ini yang kita harapkan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Dia menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada Diskusi Publik Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli di Kantor DPP PDIP Jakarta pada Kamis (21/7/2022) seperti dikutip dari Antara.
Peristiwa Kudatuli merupakan sejarah arus balik yang penting. Karena perjuangan panjang yang dilakukan Megawati Soekarnoputri termasuk melalui PDI dengan serangan 27 Juli 1996 itu.
"Karena itulah kami akan mencari setiap ruang yang ada. Jadi kepada tim pembela demokrasi Indonesia kita minta bantuannya terus, kita akan mencari setiap celah, setiap ruang yang ada. Kita akan terus membangun optimisme bagi kita dengan membangun kekuatan bersama pada akhirnya siapapun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu harus dituntut di muka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan," tegas Hasto Kristiyanto.
Dia menyebutkan Megawati Soekarnoputri turun ke bawah dengan membangun harapan dan mendengarkan suara rakyat yang sebelumnya tidak berani menyampaikan pendapatnya.
Kemudian keliling Indonesia melantik korcam-korcam didampingi Mangara Siahaan.
Tindakan Megawati dengan turun ke bawah itu kemudian mengkhawatirkan otoritas politik saat itu sehingga dilakukan pembendungan pada kongres PDI di Surabaya pada Desember 1993.
"Ketika kekuatan arus bawah itu semakin menguat kongres dibubarkan dan dalam detik terakhir sebelum dibubarkan dalam waktu yang singkat ibu Mega naik ke podium dan mengatakan 'bahwa secara de facto saya adalah ketua umum PDI'," kata Hasto Kristiyanto.
Puncaknya pada 27 Juli 1996 terjadi pengambilan alihan secara paksa kantor PDI padahal kantor DPP PDI merupakan simbol kedaulatan partai.
"Tentu saja kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan itu. Kita tidak pernah pernah lelah walaupun kita menghadapi tembok-tembok ketidakadilan hukum yang terus berhadapan dengan kita,” ungkapnya.
“Meskipun kita sebagai partai pemenang dua kali tetapi ternyata upaya ini tidak mudah," pungkas Hasto Kristiyanto. ***
