"Bagaimana konstruksi lengkap perkaranya dan siapa tersangkanya, sebagaimana kebijakan KPK, akan disampaikan ketika dilakukan upaya paksa penahanan ataupun penangkapan," tutup dia.
Untuk diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan bekas Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada saat dirinya menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu.
Terkait hal tersebut pun, KPK telah meminta kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah Mardani Maming bepergian ke luar Tanah air.
"Benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah kepada pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan penyidikan," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/6/2022).
Adapun dalam dugaan kasus rasuah tersebut, KPK tidak hanya menyebut nama Mardani Maming, namun juga menjerat nama mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, yakni Raden Dwidjono Putrahadi Sutopo (RDTP).
"Terkait dengan RDTP, kini telah berstatus sebagai terdakwa dan perkaranya masih disidanhka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan," ujar Ali.
Respons Pihak Mardani Maming
Informasi menganai Mardani Maming yang diduga terlibat dalam kasus rasuah hingga telah ditetapkan sebagai tersangka itu pun ditanggapi oleh Kuasa hukumnya, yakni Ahmad Irawan.
Bahkan, Irawan menyebut bahwa kliennya itu belum pernah menerima surat penetapan tersangka dari komisi antirasuah. Terlebih, soal pencekalan kliennya untuk bepergian ke luar negeri pun, dikatakannya tak pernah diterima oleh pihaknya.
"Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan tersangka oleh KPK atas nama bapak Mardani H Maming," kata Irawan lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (21/6/2022).
Terkait hal ini pula, dia justru mempertanyakan kredibilitas KPK ihwal penetapan dan pencegahan terhadap kliennya itu. Sebab menurut dia, hal ini justru menjadi pelik karena publik tahu lebih dulu soal kliennya itu semmentara pihaknya saja belum menerima surat pemberitahuan apapun.
“Belum ada surat keputusan, permintaan, dan maupun salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak imigrasi,” ucapnya.
.jpg)
