Pemekaran Provinsi Papua Raih Kesepakatan Antara Mendagri dan Gubernur

PAPUA, POSKOTA.CO.ID - Rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua sesuai dengan wilayah adat disepakati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian bersama Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sejak 2014 pemekaran bagi Provinsi Papua berdasarkan wilayah adat sudah diajukan kepada pemerintah pusat.

"Harapannya ketika pemekaran ini terjadi maka otomatis diikuti dengan percepatan pembangunannya dan kebijakan anggarannya," kata Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura pada Sabtu (18/6/2022) seperti dikutip dari Antara.

Kini sudah ada lima wilayah adat dan tinggal satu yang akan dibahas undang-undangnya yakni Papua Utara sebagaimana diusulkan.

Sementara Mendagri M Tito Karnavian mengatakan pertemuan dengan Gubernur Papua adalah membahas masalah pemekaran dan memang hal tersebut sudah lama diusulkan Gubernur Papua Lukas Enembe supaya dimekarkan provinsi sesuai wilayah adat.

“Saya sudah jelaskan bahwa yang dibahas saat ini di DPR RI adalah tiga provinsi. Yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Sementara sudah masuk juga usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan kemungkinan besar akan dibahas pada tahun ini maka pemekarannya terjadi tahun depan,” katanya lagi.

Dia menjelaskan kini usulan satu lagi pemekaran yakni Provinsi Papua Utara yang akan dimasukkan dalam Prolegnas untuk dibahas pada tahun depan 2023 supaya juga bisa dimekarkan tahun depan.

Kesepakatan itu terjadi setelah adanya pertemuan tertutup antara Mendagri dan Gubernur Papua Lukas Enembe di Kantor Kemendagri di Jakarta pada Jumat (17/6/2022). ***