SERANG, POSKOTA.CO.ID - Ribuan wajib pajak diblokir oleh Pemkot Serang. Alasannya, karena mereka telah menunggak 10 tahun bahkan lebih.
Keterangan resminya, Pemkot Serang pada tahun 2022 ini melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 2.000 nomor Wajib Pajak (WP) karena mempunyai tunggakan pajak lebih dari 10 tahun.
Berdasarkan pengkategorian kelancaran pembayaran pajak menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tunggakan pajak sampai 10 tahun lebih termasuk kepada WP yang macet.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang W Hari Pamungkas saat dikonfirmasi beberapa hari yang lalu mengatakan, pemblokiran nomor pajak itu sebagai bentuk sanksi supaya mereka jera dan mau membayar hutangnya.
"Karena selama hutangnya itu belum dibayarkan, maka yang bersangkutan tidak akan bisa membayar pajak, karena nomor pajaknya masih terblokir," katanya.
Hari menjelaskan, pihaknya mencatat ada sekitar 250 ribu WP yang ada di Kota Serang. Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan WP pajak PBB, sedangkan 2.500 sisanya itu pajak sektor lainnya.
"Nah, yang kebanyakan pajak macet ini, itu adalah WP pajak PBB," pungkasnya.
Upaya lain yang dilakukan Pemkot terhadap WP yang macet adalah melakukan pemblokiran aset seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu.
Selama asetnya diblokir, WP yang bersangkutan tidak boleh mempergunakannya. "Kalau tanah atau bangunan biasanya kita pasang plang. Tapi kalau reklame kita pasang bener pemblokiran," ucapnya.
Selain upaya itu, lanjut Hari, pihaknya juga mulia tahun ini menggandeng Kejari Serang untuk diperbantukan dalam proses penagihan kepada WP yang tunggakannya cukup lama.
"Nanti ada pihak dari Kejari yang melakukan penagihan kepada mereka," ujarnya.
Dikatakan Hari, ketika urusan penagihan pajak itu sudah di tangan Kejari, maka ada konsekuensi hukum kepada WP manakala dirinya tetap mangkir seperti yang dilakukan kepada petugas pajak dari Pemkot.
"Karena ketika mereka dipanggil Kejari, itu ada berita acara kesepakatan antar mereka. Nah, kalau WP ini tetap mangkir, maka ada konsekuensi hukum pidana di sana," pungkasnya.
Dikatakan Hari, meskipun secara aturan WP yang macet ini ada konsekuensi hukumnya, namun selama ini yang ia lakukan terus mencoba lewat pendekatan persuasif.
"Tapi kalau udah Kejari, itu beda lagi cara penanganannya," katanya. (Luthfillah)