JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan ajang balap mobil Formula E merupakan muatan politis, pencitraan dan keterpaksaan.

Pasalnya, ajang balap mobil bertenaga listrik ini terkesan sangat terburu-buru dari mulai pengerjaan sirkuit hingga sponsor yang lama mendapatkannya sehingga meminta ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Formula E hanya untuk menggugurkan 3 kewajiban, yaitu pencitraan, motif politis dan keterpaksaan," ujar Hari dalam keterangan tertulisnya, dikutip, Senin (30/5/2022).

Menurut Hari, dari hasil pengamatan dan pantauan yang dia ikuti dari awal, Formula E muncul tanpa studi kelayakan sampai merusak pohon-pohon yang berumur ratusan tahun di Monas. 

"Pindah tempat pelaksanaan saja sudah menjadi hal yang janggal, belum lagi proses penganggaran Formula E yang bermasalah," ucapnya.

Oleh sebab itu, kata Hari, banyak pihak yang mengamati bahwa pelaksanaan ajang balap mobil listrik itu dupenuhi persoalan, masalah dan polemik.

"Tentunya pihak-pihak yang mau terlibat menjadi sponsor penuh kehati-hatian untuk join bahkan menjadi sponsor," cetusnya.

"Dan dugaan korupsi Formula E sangat jelas dan terang benderang, tinggal KPK memastikan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Kadispora dan Bank DKI untuk menguak tabir tersebut," tambah Hari.

Diketahui, Formula E Jakarta akan digelar pada Sabtu (4/6/2022) mendatang. Mengutip kalender resmi Formula E, ajang Jakarta E-Prix merupakan seri kesembilan pada musim ini.