Langkah Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng Belum Tepat, Pengamat: Masyarakat Ekonomi Bawah Bisa Hancur

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai rencana pemerintah mencabut subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei mendatang terlalu cepat dan belum tepat.

Menurutnya, saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah terkait minyak goreng. Trubus juga yakin langkah ini menyebabkan masyarakat ekonomi bawah bisa hancur.

"Dikaji dulu seharusnya, maksudnya disini adalah apa sudah seharusnya dicabut. Ini kan masalah minyak goreng nggak selesai-selesai. Ada mafia migor, harga eceran tertinggi sudah ditetapkan tapi buktinya masih mahal. Itu semua harus dibenahi terlebih dahulu baru bicara subsidi dicabut," ujar Trubus Kepada Poskota, Kamis (26/5/2022).

Lebih lanjut Trubus menjelaskan bahwa masalah minyak goreng bermula dari hulu hingga hilir. Seandainya pemerintah mencabut subsidi dalam waktu dekat, dikhawatirkan bisa menyebabkan kelangkaan, bahkan harganya akan lebih tinggi.

"Kemarin ramai masalah larangan ekspor CPO, terus dicabut. Selama masa larangan itu untung ruginya untuk masyarakat itu apa. Pemerintah jangan gegabah dalam mengambil keputusan, nantinya masyarakat terutama masyarakat dengan ekonomi bawah bisa hancur," jelas Trubus.

Namun, Trubus tidak memungkiri apabila pemerintah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mensubsidi minyak goreng terutama minyak goreng curah.

Belum lama ini pemerintah menganggarkan dana mencapai Rp7,28 triliun untuk minyak goreng curah. Subsidi itu seiring dengan penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah akan menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Memang anggaran subsidinya besar, makanya dibenahi terlebih dahulu tata kelolanya. Anggaran yang dikeluarkan cukup besar namun hasilnya masih terbilang minim," kata Trubus.

Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun juga meminta agar subsidi minyak goreng curah untuk rakyat miskin tidak dicabut. Hal ini perlu dilakukan karena jika pencabutan dilakukan maka akan menambah beban untuk masyarakat.

“Menurut saya, orang di bawah prasejahtera itu harus diperhatikan dong. Kita itu harus lihat konsidi masyarakat kalau mau melakukan kebijakan. Jadi kalau subsidi dicabut malah akan membebani mereka,” kata Rudi kepada wartawan.

Rudi menjelaskan, meski kondisi perekonomian Indonesia mulai meningkat namun masyarakat miskin di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan subsidi minyak goreng curah masih sangat dibutuhkan.

“Kan bisa dicontohkan, kita orang yang mampu harus membantu yang kekurangan. Jadi ya pemerintah juga wajib membantu masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan,” ungkap politikus NasDem ini.

Lebih lanjut, Rudi pun meminta agar pengawasan dalam distribusi subsidi minyak goreng curah ini lebih diperketat agar tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan Babinkantibnas maupun masyarakat untuk ikut mengawasi agar jelas arah subsidinya. (cr04)