JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pelarangan Ustad Abdul Somad (UAS) masuk Singapura, ternyata juga masih menjadi pembicaraan menarik bagi media di Singapura.
Media The New Paper Singpore menuliskan, pihak pemerintah melalui Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura mencatat bahwa ada seruan untuk serangan siber terhadap akun media sosial (Imedsos) Pemerintah Singapura di grup obrolan publik Indonesia.
Kementerian mengatakan dua perusahaan pengelola acara telah melakukan perusakan situs web di Singapura. Situs web telah dipulihkan dan Tim Tanggap Darurat Komputer Singapura (SingCert) akan menghubungi perusahaan untuk memberikan bantuan, tambahnya.
“Organisasi disarankan untuk mengambil langkah aktif untuk memperkuat postur keamanan siber mereka, meningkatkan kewaspadaan, dan memperkuat pertahanan online mereka untuk melindungi organisasi mereka dari kemungkinan serangan siber, seperti perusakan web dan penolakan layanan terdistribusi (DDoS),” kata Kementerian Kominfo Singapura.
Kementerian mendesak organisasi Singapura yang terkena serangan cyber atau memiliki bukti bahwa jaringan mereka disusupi untuk melapor ke SingCert.
Laporan dapat dibuat di https://go.gov.sg/singcert-incident-reporting-form.
Pada Selasa, Kementerian Dalam Negeri (MHA) mengatakan Somad (UAS) dan kawan-kawan ditolak masuk ke Singapura karena UAS memiliki riwayat ajaran ekstremis yang tidak bisa diterima di Singapura.
Rombongan tujuh orang itu tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada Senin dari Batam. Setelah Somad diwawancarai, kelompok itu dilarang memasuki Republik dan ditempatkan di kapal feri kembali ke Batam pada hari yang sama.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri MHA mengatakan UAS telah dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi-agama Singapura.
Dia menambahkan bahwa Somad atau UAS, di masa lalu, telah berkhotbah bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi "syahid".
Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal "jin (roh/setan) kafir", dan juga secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai kafir atau kafir.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri juga mengatakan, masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak.
"Setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. Sementara Somad telah berusaha memasuki Singapura seolah-olah untuk kunjungan sosial, Pemerintah Singapura memandang serius setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi," katanya.
Meskipun ia adalah salah satu pengkhotbah Indonesia yang paling banyak diikuti di Internet, Somad juga telah dikritik oleh orang Indonesia, termasuk para pemimpin Muslim arus utama, atas komentar yang ia buat yang merendahkan agama lain.
Setelah Singapura menolaknya masuk, laporan media Indonesia mengatakan dia telah ditolak masuk ke Hong Kong, Timor Leste, dan beberapa negara Eropa di masa lalu.
Serbu Akun Presiden Halimah dan PM Lee
Sebelumnya diberitakan, Akun media sosial Presiden Halimah, PM Lee dan lainnya di-spam oleh pendukung penceramah Indonesia yang dilarang, yakni UAS.
"Akun media sosial Presiden Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, bersama dengan beberapa pejabat politik dan lembaga pemerintah, telah dibanjiri komentar dari pendukung pengkhotbah Indonesia Abdul Somad Batubara, yang ditolak masuk ke Singapura pada hari Senin. (16 Mei) karena sejarah ajaran ekstremis," tulis media Singapura TNP.
Pemeriksaan oleh The Straits Times menemukan komentar dengan tagar #SaveUAS dan #SaveUstadzAbdulSomad di postingan Instagram oleh Presiden Halimah dan PM Lee.
Akun-akun lain yang menjadi sasaran antara lain laman Twitter PM Lee, akun Instagram Menteri Senior Teo Chee Hean dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, laman Twitter Pemerintah Singapura dan Kementerian Hukum, serta laman Instagram Kementerian Luar Negeri, Badan Pariwisata Singapura dan Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan.
Menanggapi pertanyaan media, Kementerian Komunikasi dan Informasi (MCI) mengkonfirmasi pada hari Rabu bahwa akun media sosial dari sejumlah pejabat politik dan lembaga pemerintah telah di-spam. (*/win)