Gawat! Pengamat Politik Desak Presiden Harus Beri Sanksi pada Kejati DKI Usai Menyalahi Aturan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menjelaskan jika setiap orang ataupun instansi yang menggelar kegiatan apapun terkhusus halal bi halal.

Menurutnya itu sudah menyalahi aturan yang telah dikatakan Presiden.

Namun hal tersebut nampaknya tak diindahkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

"Harusnya ada punishment (sanksi) biar ada efek jera. Kalau tegur itu tak mempan maka diganti pimpinannya atau ada cara yang lain. Masa bawahan tak taat perintah Presiden," ujar Jerry Massie di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Atas digelarnya Halal Bi Halal dan Pengajian yang bertempat di Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Gedung IM2, Jakarta,
Rabu (18/5/2022).

Jerry mempertanyakan janji dari Jokowi yang melarang kegiatan halal bi halal. Karena Jokowi tak memegang atas perkataan yang diucapkannya.

Misalnya, kita jangan mengemis ke negara asing, akhirmya dia mengemis ke Elon Musk.

"Selain itu, cintai produk lokal justru, tapi justru dia (Jokowi) yang mendorong produk asing masuk Indonesia," jelasnya.

Selanjutnya, kata Jerry, antara perkataan dan tindakannya yang dilakukan Jokowi sangat berbeda.

Contoh, Jokowi yang menanda-tangani JHT namun Jokowi sendiri yang membatalkannya.

Pada intinya Jokowi tak punya kemampuan manajerial yang baik. Begitu pula tipikal dan karakteristik anak buahnya sama dengan pola pikirnya.

"Jokowi memiliki tipikal skeptis dan apatis serta opurtunis," ucapnya.

Jerry menilai, Jokowi banyak melakukan sesuatu tanpa berpikir bagaimana resiko, dampak dan manfaat dengan apa yang dibuatnya.

Contohnya, membangun jalan dan jembatan kendati banyak yang mubazir tapi tetap saja Jokowi mengerjakannya.