JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak BPK memeriksa secara khusus pengelolaan dana pungutan sawit yang terkumpul di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
BPK, kata Mulyanto, harus memeriksa apakah pengelolaan dana tersebut sudah efisien-berkeadilan dan sudah tepat sasaran. Khususnya terkait dengan subsidi biofuel.
"Dari data yang ada, sampai akhir tahun 2021 dana pungutan sawit yang digunakan untuk subsidi industri biofuel sebesar Rp. 110 trilun atau sekitar 80 persen dari dana sawit yang terkumpul di BPDPKS. Ini jumlah yang sangat besar dan memberatkan," kata Mulyanto kepada Poskota, Selasa (26/4/2022).
Mulyanto meminta agar pemerintah mengkaji ulang secara seksama keberadaan BPDPKS, karena dengan kebijakan pelarangan ekspor sawit dan turunannya, maka eksistensi lembaga tersebut menjadi tidak relevan.
"Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24/2015 dana yang dikelola BPDPKS ini kan utamanya dari pungutan ekspor sawit. Kalau tidak ada ekspor sawit dan turunannya maka berarti tidak ada obyek yang dipungut. Artinya tidak ada lagi dana pungutan sawit yang akan dikelola. Praktis BPDPKS menjadi tidak relevan," kata Mulyanto
Mulyanto menjelaskan, pada saat harga CPO jatuh, penggunaan biofuel dalam campuran solar sebagai instrumen untuk menyerap produk sawit cukup efektif. Upaya ini membantu menstabilkan harga CPO sekaligus mengurangi impor BBM. Selain itu dapat meningkatkan kontribusi sumber EBT (energi baru terbarukan) dalam negeri.
"Namun ketika harga CPO dunia melambung tinggi, seperti sekarang ini, maka logika dasar tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Beban subsidi biofuel menjadi selangit," ujarnya.
Mulyanto juga mengingatkan akibat ketidakefisienan dana yang dikelola BPDPKS malah menelantarkan program peremajaan sawit rakyat, yang faktanya dianggarakan tidak sampai 5 persen dari anggaran BPDPKS.
Padahal peremajaan sawit rakyat adalah ruh dibentuknya BPDPKS. Di sisi lain, pengusaha refinery pemasok biofuel, yang secara otomatis menerima dana subsidi tersebut, ditengarai adalah perusahaan raksasa sawit yang itu-itu juga. Dana subsidi biofuel yang mereka terima lebih besar dari pungutan sawit yang mereka bayarkan.(*)