Jokowi Larang Ekspor CPO Harga TBS Sawit Petani Anjlok, DPR Minta Pemerintah Bertanggung Jawab dengan Menyerap Sawit Petani

Sabtu, 7 Mei 2022 06:56 WIB

Share
Ilustrasi Kelapa Sawit (foto/ist)
Ilustrasi Kelapa Sawit (foto/ist)

JAKARTA, POSKKOTA.CO.ID - Untuk menghindari dampak negatif kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya kepada petani, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta pemerintah bertanggungjawab. 

Pasalnya sehari setelah kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor CPO diberlakukan harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani anjlok.

Harga TBS yang sebelumnya mencapai Rp 3.000 - Rp 4.000 kini hanya dihargai Rp 1.200 - Rp 1.600 per kilogram. Akibatnya petani merugi dan serba salah untuk menjual hasil kebunnya. 

"Kami minta pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan nasib para petani sawit rakyat tersebut. Sebaiknya pemerintah memberikan insentif kepada mereka. Sebab pemerintah harus bertanggung-jawab atas kebijakan yang diputuskannya terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Poskota.co.id, Jumat, (6/5).

Menurut Mulyanto, salah satu insentif penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah dengan menyerap sawit petani, yakni produk TBS sawit petani tersebut dengan harga yang wajar. Misalnya dengan membeli dan mengolah biofuel yang bersifat mandatori dari sawit rakyat.

Apapagi Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM telah menyepakati untuk meningkatkan kuota solar bersubsidi menjadi 17 juta kiloliter untuk tahun 2022 dari sebelumnya yang sekitar 15 juta kiloliter. 

Dengan program 30 persen biofuel (B30), maka dapat diserap minyak sawit mentah lebih dari 5 juta kilo liter. Apalagi kalau program ini dapat ditingkatkan menjadi B40 atau B50, maka serapan minyak sawit mentah rakyat dapat ditingkakan. 

Menurut Mulyanto, selain itu BUMN Perkebunan dan anak perusahaannya yang mengolah hasil perkebunan harus didorong Pemerintah untuk meningkatan serapan produk TBS petani sawit rakyat tersebut.

Langkah ini menurut Mulyanto akan cukup menolong para petani sawit rakyat tersebut selama masa pelarangan ekspor CPO dan turunannnya.

Untuk diketahui dari data Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas lahan sawit rakyat sebesar 5.9 juta hektar atau sekitar 41 persen dari luas total lahan sawit nasional. Lahan BUMN hanya sebesar 4 persen.  Sisanya sebesar 55 persen adalah lahan sawit dari swasta besar.  Dengan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, maka proporsi sawit rakyat yang terdampak cukup besar. (CR04)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar