Apdesi Akan Deklarasikan Presiden Jokowi Tiga Periode, DPR: Kemendagri Seharusnya Bisa Mencegah

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berwacana akan mendekalrasikan  jabatan presiden Jokowi tiga periode.

Untuk itu, anggota Komisi II DPR  Guspardi Gaus meminta klarifikasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait  Silahturahmi Nasional (Silatnas)  Apdesi tersebut.

Anggota Komisi II DPR  Guspardi Gaus meminta  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengklarifikasi  terkait Silatnas Apdesi.  

"Silatnas itu mendapat sorotan dari masyarakat luas, lantaran APDESI mencoba menghidupkan kembali  wacana Presiden Jokowi 3 periode," ujar Guspardi Rabu (6/4/2022).

Sebelumnya kegiatan Silatnas Apdesi beberapa waktu lalu, sudah dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam rapat kerja dengan Komisi II pada 4 April 2022. 

Menteri  Dalam Negeri (Mendagri) adalah orang yang punya kewenangan sebagai pembina dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan Silatnas Apdesi. 

Tentunya skenario terhadap persoalan-persoalan apa yang akan dilakukan, apa yang muncul, tentu sudah ada pada Kemendagri.

Kemendagri seharusnya bisa mencegah soal tiga periode itu, seperti yang  keluar saat Silatnas Apdesi itu. Dalam forum rapat di Komisi II ini merupakan waktu yang tepat bagi mendagri memberikan klarifikasi secara resmi atas acara deklarasi Apdesi tersebut. 

"Pasalnya, deklarasi Apdesi tersebut telah memicu polemik yang bisa merugikan pemerintah," kata  Guspardi.

Guspardi  mengingatkan Tito tentang kesepkatan antara Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu dan DPR bahwa pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak secara nasional pada 27 November 2024. Menurut dia, aneh jika masih ada yang mendorong dan bermanuver pelaksanaan pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan.