TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang akan mengawal percepatan pembangunan di wilayah pantura.
Ketua APDESI Kabupaten Tangerang, Maskota mengatakan, percepatan pembangunan di wilayah pantura oleh pemerintah harus dikawal menyusul adanya isu mafia tanah.
Dia menyesalkan, isu mafia tanah marak di pantura yang bisa menghambat percepatan pembangunan di wilayah pantura.
"Pastinya masyarakat pantura sangat terganggu sekali dengan isu mafia tanah. Kami kan ingin maju dan lebih sejahtera dengan adanya efek pembangunan yang pesat di sini," ujar Maskota di kantornya wilayah Pakuhaji, Kamis (5/8/2021).
Dengan adanya progres pembangunan di Pantura, Maskota sangat yakin seluruh elemen masyarakat pantura bersatu untuk mengawalnya.
"Apalagi kalau bukan untuk kemajuan wilayah demi taraf ekonomi meningkat," paparnya.
Dijelaskannya, tidak pernah ada unsur-unsur yang mengarah adanya mafia tanah. Namun, menurutnya, jika ada persoalan tanah, itu hanya persoalan tanah waris.
"Dari dulu tidak ada menemukan unsur mafia tanah di wilayah pantura. Kalau masalah overlap atau tanah waris ada sama kaya di wilayah lain," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Satria mengatakan pembangunan daerahnya tersebut selama ini berjalan lancar.
“Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala. Kalau pun ada, kami mediasikan. Kami bisa selesaikan itu,” kata Satria.
Satria juga menuturkan bahwa pembangunan hingga sejauh ini berjalan lancar. Tidak ada warga masyarakat yang melaporkan sengketa kepada kepala Desa. Sebagai kepala desa, ia sangat mendukung pembangunan tersebut. (kontributor tangerang/ridsha vimanda nasution)
.png)
.jpg)
