JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menterinya membicarakan penundaan pemilu alias presiden tiga periode. Dia meminta para menterinya sensitif pada kesulitan rakyat serta memiliki empati.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan larangan Jokowi itu terkesan lamban. Jokowi baru menyampaikan larangan itu setelah terjadi kegaduhan di tengah masyarakat.
"Ada kesan, larangan itu disampaikan setelah mendapat tekanan dari berbagi elemen masyarakat. Bahkan partai koalisi, seperti PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan keras menolak wacana tersebut. Bahkan ada yang meminta agar para menteri tidak ikut-ikutan menyuarakan presiden tiga periode," katanya kepada Poskota, Rabu (6/4/2022).
Hal yang sama juga disuarakan Partai Demokrat dan PKS. Menurut Jamil, Partai opososi ini hampir setiap hari mengkritik wacana tersebut.
"Perubahan sikap presiden itu tampaknya setelah mendapat tekanan. Mayoritas masyarakat dengan tegas menolaknya," ujar Jamil.
Jamil melanjutkan, Jokowi sudah melihat wacana presiden tiga periode tidak menguntungkannya. Jokowi justru terkesan semakin tersudut akibat ulah beberapa menteri kepercayannya.
"Jadi, tekanan dari beberapa elemen masyarakat dan partai politik tampaknya efektif untuk mengubah sikap Jokowi. Tekanan ini tidak boleh kendor agar wacana presiden tiga periode benar-benar mati," kata Jamil.(*)
.jpg)
