JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat tata kota asal Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menanggapi soal tenggelamnya Jakarta pada tahun 2050 mendatang. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera mengambil langkah yang cepat dan tepat.
Beberapa langkah seperti menerapkan Zona Bebas Air Tanah, percepatan pembangunan jaringan perpipaan, penambahan hutan mangrove dan pembenahan sungai.
"Pemprov DKI harus segera menerapkan Zona Bebas Air Tanah secara bertahap, sesuai Pergub No. 93/2021 dan diharapkan pada 2030 sudah mencapai seluruh wilayag DKI tidak ada lagi pengambilan air tanah, untuk memperlambat proses permukaan tanah," ujarnya saat dikonfirmasi Poskota.co.id, Rabu (30/3/2022).
Nirwono menambahkan, untuk mengurangi permukaan air tanah, Pemprov DKI harus selalu diiringi percepatan pembangunan sistem penyediaan air minum/ SPAM.
"Harus diiringi dengan percepatan pembangunan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum/ SPAM seiring dengan penerapan zona bebas air tanah, dan diharapkan pada 2030 pelayanan SPAM sudah mencapai 100 persen,” katanya.
Kemudian, pada saat bersamaan, kata Nirwono, kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta harus direstorasi selebar 500 meter ke arah daratan. Dan, pada saat bersamaan, lanjut dia menerangkan, harus bebas bangunan dan permukiman direlokasi ke rusun terdekat.
"Kemudian kawasan yang sudah dibebaskan dijadikan hutan mangrove atau hutan pantai utk meredam abrasi pantai, mencegah banjir rob, dan mencegah proses tenggelam," jelasnya.
Selain itu, Nirwono meminta kepada Pemprov DKI untuk membenahi 13 sungai utama dan anak sungai yang ada di Ibu Kota juga merevitalisasi 109 sutu danau embung untuk mengatasi banjir. Hal tersebut juga turut mencegah proses tenggelamnya Jakarta.
"Pemprov DKI harus membenahi 13 sungai utama dan anak sungai baik normalisasi maupun naturalisasi dan merevitalisasi 109 situ danau embung waduk utk mengatasi banjir kiriman, merehabilitasi seluruh saluran air/ drainase dan memperluas RTH baru sebagai daerah resapan air utk mengatasi banjir lokal," tandasnya.
Sebelumnya, Wagub DKI, Ahmad Riza Patria berpendapat Pemindahan Ibu Kota Jakarta yang dilakukan Presiden Jokowi ke Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya untuk mengurangi turunya permukaan tanah.
"Ya kan berbagai program sudah di susun yah. Salah satu di antaranya yang dilakukan pak Jokowi memindahkan Ibu Kota," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahamad Riza Patria, Selasa (23/3) kemarin.
Sebelumnya, Perubahan Iklim PBB memperkirakan bahwa permukaan laut akan naik 40 hingga 63 cm pada tahun 2100. Sementara, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mencatat akibat pemanasan global terjadi peningkatan yang cepat pada permukaan air.
Dalam catatan mereka peningkatan kecepatan terjadi dua kali lipat dari 1,4 milimeter per tahun menjadi 3,6 milimeter per tahun sejak 2006 hingga 2015. Kemudian Jakarta menjadi salah satu kota yang diprediksi akan mengalami dampaknya, bahkan kesulitan dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini. (cr01)