JIKA tahun 2022 ini dikatakan sebagai awal tahun politik, tidaklah berlebihan. Situasi ini tercipta karena segala aktivitas yang dilakukan pejabat, tokoh masyarakat, utamanya yang masuk bursa calon presiden/wapres, selalu dikaitkan sebagai persiapan menuju pilpres tahun 2024.
Cukup beralasan juga mengingat tak sedikit pimpinan parpol sudah mengkampanyekan diri sebagai calon presiden melalui pemasangan spanduk, umbul – umbul, dan baliho yang tersebar di sejumlah wilayah. Melakukan konsolidasi parpol, kader dan para pendukungnya , relawannya yang mendeklarasikan sebagai capres mendatang.
Bagi yang masih memegang jabatan publik cukup berpeluang untuk lebih mengenalkan diri kepada publik, mencitrakan diri sebagai sosok yang peduli dan memiliki prestasi memajukan negeri guna meraih simpati. Sebut saja, sebagai menteri, gubernur atau ketua umum parpol.
Dari satu sisi, aktivitas berlomba meraih prestasi menguntungkan masyarakat. Dengan seringnya pejabat berkunjung ke daerah akan dapat memantau langsung bagaimana kondisi riil kehidupan masyarakat, utamanya terhadap program yang telah dan sedang dijalankan.
Diharapkan dengan seringnya pejabat turun ke bawah, akan menelurkan kebijakan yang memihak kepada rakyat. Semakin tercipta keberpihakan kepada rakyat, yang selama ini- karena salah penerapan kebijakan, menjadi terpinggirkan. Karena kurangnya informasi yang didapat dari lapangan, kontrol menjadi lemah, penyelesaian masalah acap tertunda. Yang prioritas tersendat, yang belum prioritas dipercepat.
Yang menjadi pertanyaan apakah semua kegiatan pejabat sebagai agenda politik? Jawabnya akan lebih tergantung bagaimana bentuk kegiatan yang diselenggarakan, dan pihak yang menilainya.
Jika semua event, setiap kegiatan selalu dikaitkan dengan agenda politik, sebenarnya sah – saja saja, jika politik dimaknai sebagai proses interaksi untuk menuju kebaikan bersama.
Lantas bagaimana dengan gelaran Formula E di Ancol, Jakarta Utara, apakah termasuk agenda politik? Jawabnya, masyarakat yang akan menilainya.
Penilaian Formula E sebagai agenda politik Gubernur DKI, Anies Baswedan disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Seperti diberitakan sejumlah media, Prasetyo menyebut kalangan investor enggan menjadi sponsor ajang Formula E karena event itu terseret ke ranah politik. Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik.
Penilaian tersebut tentu saja berdasarkan argumentasi dan sudut pandang, berikut data yang mendukungnya. Sementara Pemprov DKI Jakarta, Anies Baswedan sejauh ini belum merespons komentar tersebut.
Bagi Gubernur DKI yang terpenting segera menyelesaikan program kerjanya, membangun infrastruktur arena balapan mobil listrik di Ancol selesai tepat waktu, tidak molor.
Ini menjadi penting, mengingat nama Jakarta akan tercemar, jika proyek ini amburadul. Ajang ini sangat bergengsi, akan menjadi sorotan mata nasional dan internasional.
Reputasi dipertaruhkan. Sukses dan lancarnya acara akan membawa harum nama Jakarta, termasuk sang gubernurnya. Prestasi baru terukir. Boleh jadi, akan berdampak kepada elektabilitas Anies sebagai calon presiden.
Apakah ini, di balik makna agenda politik? Masing – masing tentu memiliki tafsir sendiri- sendiri.
Sejak awal rencana ajang balap mobil listrik ini cukup menggelitik untuk dicermati. Dari soal perizinan di Monas, pindah ke Ancol, buka lelang hingga terbawa ke ranah politik. (jokles)
.jpg)
