Covid-19 Semakin Meningkat, , DPR: Tugas BKKBN Menurunkan Angka Stunting Kian Berat

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan langkah antisipatif  agar serangan ancaman gelombang ketiga Covid-19 tidak merusak program kesehatan Indonesia, termasuk target penurunan angka stunting. 

"Dengan ancaman gelombang ketiga, tugas  BKKBN  untuk menurunkan angka stunting  semakin berat. Target  2024 adalah turun  10,4 persen,  menjadi 14 persen. BKKBN bekerja keras mencapai target tersebut di tengah kondisi pandemi," katanya,  Jumat  (4/2/22).

Ia meminta pemerintah memastikan langkah-langkah strategis   penanganan stunting yang dapat diimplementasikan di lapangan.

"Tantangan pertama yang  harus  diatasi adalah  tidak sinkronnya  data antara versi DTKS Kemensos dengan  yang dimiliki BKKBN. Misalnya, data tentang  keluarga resiko stunting. Kesalahan penafsiran  data tentu dapat  berakibat pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Bagaimana mau turun, kalau kebijakannya kurang tepat?" ujar Netty.

Netty menyebutkan  tantangan penyediaan  infrastruktur air bersih dan jamban sehat untuk keluarga Indonesia, terlebih di masa pandemi yang rentan penularan virus ,

"Selain kekurangan energi kronik dan gizi, penyebab stunting secara tidak langsung adalah minimnya akses air bersih dan jamban sehat. Bagaimana mungkin keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizinya, jika air bersih saja sulit di dapat," katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 9,79% rumah tangga Indonesia yang belum memiliki akses ke sumber air minum layak pada 2020.

Menurut Netty, perhatian dan dukungan  pemerintah terhadap kader  penggerak sebagai ujung tombak penanganan stunting di lapangan masih kurang. 

"Kader PLKB dan Posyandu sebagai aset berharga BKKBN  perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan  kompetensinya. Kesejahteraan dan jaminan sosial mereka juga perlu diperhatikan. Jangan sampai pemerintah menekan kader untuk bekerja maksimal melayani masyarakat namun dukungan peningkatan  kompetensi dan jaminan kesejahteraan diabaikan," tandas Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat 2008 - 2018 ini.

Tantangan lain  yang harus diselesaikan, kata Netty, adalah membangun  koordinasi dan kolaborasi dengan setiap pemangku kepentingan untuk bekerja seirama.