JEPANG, POSKOTA.CO.ID - Keprihatinan atas masalah hak asasi di Tiongkok termasuk perlakuan terhadap penduduk Muslim Uyghur dan warga kota Hong Kong diloloskan dalam sebuah resolusi oleh Parlemen Jepang pada Selasa (1/2/2022).
Usai sejumlah diskusi panjang untuk menghindari tuduhan langsung terhadap Beijing melakukan pelanggaran HAM maka susunan kata-kata resolusi yang diusulkan diperlunak.
Resolusi ini berfokus pada meningkatnya catatan hak asasi Tiongkok itu datang ketika negara Asia Timur itu sedang bersiap-siap menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Beijing bulan ini.
Tokyo telah berhati-hati melakukan pendekatannya pada Tiongkok, menyeimbangkannya dengan tekanan yang diberikan kepada Beijing oleh Washington, sekutu dekat Jepang.
Amerika Serikat dan Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Jepang.
Suara mayoritas di majelis rendah menyetujui resolusi yang mengungkapkan keprihatinan serius atas situasi hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan Mongolia Dalam di Tiongkok.
Resolusi itu juga menyerukan agar pemerintah Jepang terlibat secara konstruktif dalam isu-isu HAM di Tiongkok.
Beijing memberi tanggapan atas resolusi itu dan mengecam resolusi itu sebagai provokasi politik yang serius.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian menyebut resolusi itu "sangat mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok."
"Tiongkok berhak mengambil tindakan lebih lanjut," tambahnya.
Tiongkok telah lama membantah tuduhan atas perlakuannya terhadap Uyghur dan warga Turkik Muslim lainnya. Termasuk tuduhan AS bahwa Tiongkok melakukan genosida.
Para ahli memperkirakan lebih dari satu juta orang dipenjara di kamp-kamp di wilayah Xinjiang tempat tinggal warga minoritas.
Beijing juga membantah klaim bahwa warga Tibet hidup di bawah pengawasan ketat disertai ancaman penjara atau pelecehan kalau memperlihatkan perilaku non Tiongkok. Seperti misalnya memiliki potret pemimpin spiritual Tibet yang hidup di pengasingan Dalai Lama.
Jepang terkait isu Hong Kong berulang kali menyatakan keprihatinan besar atas sistem pemilihan di wilayah bekas koloni Inggris itu ketika Tiongkok meningkatkan kendali terhadap pusat finansial kawasan itu yang memicu protes pro demokrasi besar-besaran.
Jepang pada Desember lalu mengatakan tidak akan mengirim wakil pemerintah ke Olimpiade Beijing sementara menyerukan agar Tiongkok menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade tersebut karena mereka menilai bahwa terjadi pelanggaran HAM secara luas di Tiongkok.
Empat negara Barat itu diperingatkan Beijing akan membayar harga mahal akibat kampanye yang dipimpin AS tersebut. ***