Pro Kontra Larangan Ekspor Batu Bara, DPR Sebut Kebijakan Pemerintah Grasak-grusuk Rugikan Beberapa Pihak

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono menilai kebijakan pemerintah dalam menyusun larangan ekpor batu bara terlalu grasak-grusuk, sehingga terkesan tidak matang dalam perencanaan dan perhitungan. Dengan begitu, berdampak pada kerugian beberapa pihak.

"DPR melihat kebijakan larangan ini seolah membingungkan. Harus ada kepastian, kepastiannya jangan seminggu pasti, seminggu berikutnya tidak pasti, seminggu berikutnya pasti lagi. Ini perlu pemikiran dan perhitungan yang matang, yang jelas tidak harus merugikan pihak lainnya," katanya, Kamis (13/1/2022).

Politisi Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menyebut,  yang terpenting dan utama adalah pemenuhan kebutuhan batu bara untuk dalam negeri terlebih dahulu. 

Hal itu agar kebutuhan PLN untuk mendapatkan pasokan batu bara dalam rangka mencegah pemadaman (black out) kepada 10 juta pelanggan. 

"Silakan kalau memang ada ekspor (batu bara). Tetapi, mengapa defisit pasokan ini bisa terjadi? Padahal, kita mempunyai begitu melimpahnya batu bara kok sampai kita sampai terjadi kekurangan daripada suplai batu bara itu," ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan, Komisi VII DPR  dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian ESDM maupun PLN dalam masa sidang kali ini, dalam rangka untuk menjelaskan pengelolaan penggunaan energi batu bara sebagai energi utama untuk penerangan tersebut. 

"Sekalian juga sembari kita berpikir untuk bagaimana untuk ada transisi ke energi baru terbarukan. Ini akan minta keterangannya bagaimana kebijakan ini yang jelas jangan membingungkan dunia," tutupnya. (rizal)