Langkah Pentagon Menekan Ekstremisme di AS

AS, POSKOTA.CO.ID - Tindakan keras baru Pentagon atas anti ekstremisme pada aktivitas media sosial menargetkan apa yang dianggap tidak dapat diterima di tempat lain dalam kehidupan pelayan publik.

Seperti T-shirt yang dikenakan tentara, stiker bemper yang ditempel di mobil tentara, slogan, dan simbol bertato di tubuh prajurit.

Panduan Departemen Pertahanan yang dirilis pekan lalu menawarkan definisi baru untuk apa yang dimaksud dengan “partisipasi aktif” oleh personel militer dalam kelompok kebencian atau organisasi ekstremis.

Pembaruan paling penting untuk kebijakan Pentagon berpusat di media sosial.

Pelayan publik berpotensi menghadapi konsekuensi jika mereka membagikan, menyukai, atau memperkuat pesan kebencian di Facebook, Twitter, atau di tempat lain. Tetapi internet hanya salah satu jalan.

“Dengan sengaja menampilkan perlengkapan, kata-kata, atau simbol untuk mendukung kegiatan ekstremis atau mendukung kelompok atau organisasi yang mendukung kegiatan ekstremis seperti bendera, pakaian, tato, dan bemper stiker, baik di dalam maupun di luar instalasi militer” merupakan pelanggaran terhadap kebijakan tersebut menurut panduan Pentagon.

Pedoman yang diperbarui pasti akan kontroversial. Beberapa kritikus berpendapat inisiatif ekstremisme Departemen Pertahanan berpotensi membuka pintu bagi kaum konservatif dan Kristen untuk dicap ekstrem akibat pandangan mereka tentang aborsi, misalnya.

Pentagon telah menolak kritik tersebut. Pejabat militer telah menekankan upaya anti ekstremisme ini tidak ada hubungannya dengan politik dan malah ditujukan untuk mengidentifikasi pelayan publik yang mungkin bersedia untuk mengambil bagian dalam pemberontakan kekerasan, seperti serangan 6 Januari di Gedung Capitol.

Dilansir dari Washington Times pada Senin (27/12/2021), meluncurkan anti ekstremisme adalah salah satu tindakan pertama Sekretaris Pertahanan Lloyd Austin setelah menjabat pada Februari hanya beberapa minggu setelah serangan 6 Januari. Kepala Pentagon telah membingkai perang melawan ekstremisme sebagai masalah kesiapan militer.

“Kami percaya hanya sedikit yang melanggar sumpah ini dengan berpartisipasi dalam kegiatan ekstremis tetapi bahkan tindakan beberapa orang dapat berdampak besar pada kohesi unit, moral, dan kesiapan dan kerusakan fisik beberapa kegiatan ini dapat menimbulkan merusak keamanan warga kami,” kata Lloyd Austin dalam sebuah memo pekan lalu.  

Panduan anti ekstremisme tidak secara langsung melarang keanggotaan dalam kelompok kebencian melainkan membidik partisipasi. Menjadi anggota organisasi supremasi kulit putih misalnya tidak akan melanggar aturan militer. Tetapi mengenakan kaos dengan logo kelompok itu akan menjadi pelanggaran seperti halnya memiliki tato simbolnya.

Menyukai dan membagikan konten media sosial grup semacam itu, menghadiri pertemuan, atau membagikan materi tertulis juga akan melanggar aturan militer. Di bawah kebijakan baru, para komandan memikul banyak tanggung jawab untuk mengawasi unit mereka sendiri dan menandai setiap perilaku ekstremis di antara orang-orang yang mereka pimpin.

Arahan Pentagon menjabarkan enam kategori besar yang merupakan ideologi ekstremis. Banyak di antaranya tampaknya berlaku untuk serangan 6 Januari.

Hal ini termasuk mengadvokasi atau terlibat dalam kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum untuk merampas hak konstitusional orang lain, mengadvokasi atau terlibat dalam kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum untuk mencapai tujuan politik atau ideologis, mengadvokasi atau mendukung terorisme, menganjurkan atau mendukung penggulingan pemerintah, mendorong personel militer atau sipil untuk melanggar undang-undang AS, dan menganjurkan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan faktor lainnya.

Sepanjang 2021, para pejabat mengatakan mereka mengidentifikasi sekitar 100 kasus ekstremisme di antara personel militer yang bertugas aktif. Ini meningkat dari "dua digit rendah" di setiap layanan pada tahun-tahun sebelumnya, kata pejabat senior pertahanan pekan lalu ketika meluncurkan pedoman baru.

Di antara pasukan aktif dan veteran, jumlah tindakan kriminal meningkat secara dramatis pada 2021 sebagian besar karena serangan 6 Januari menurut data yang dikumpulkan oleh Konsorsium Nasional Universitas Maryland untuk Studi Terorisme dan Tanggapan terhadap Terorisme.

Dari tahun 1990 hingga 2021, setidaknya 458 orang dengan latar belakang militer melakukan tindakan kriminal yang didorong oleh politik, ekonomi, sosial, atau tujuan agamanya, kata konsorsium dalam sebuah studi baru-baru ini.

Setidaknya 118 dari orang-orang itu telah didakwa atas tindakan mereka pada 6 Januari.

Pada 2020, hanya ada 40 pelanggaran seperti itu, dan dekade sebelumnya sebagian besar hanya ada kurang dari 20 pelanggaran per tahun.***