JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp400,1 triliun sejak tahun 2015 hingga saat ini. Sebab itu, agar penyalurannya dapat dikelola dengan bijak dan tepat sasaran.
"Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali, sekali lagi Rp400,1 triliun itu duit gede sekali," terang Jokowi.
Itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Rakornas BUM Desa 2021 di Jakarta, Senin (20/12/ 2021).
"Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik (dana) bisa lari ke mana-mana. Ini perlu saya ingatkan,” tegasnya.
Hadir dalam acara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Presiden menyebutkan, dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini kita sudah menyalurkan Rp400,1 triliun dengan rincian, tahun 2015 adalah sebesar Rp20,8 triliun.
Kemudian 2016 sebesar Rp46,7 triliun, pada 2017 senilai Rp59,8 triliun, pada 2018 sejumlah Rp59,8 trilun, pada 2019 sebesar Rp69,8 triliun, pada 2020 sejumlah Rp71,1 triliun, dan terakhir pada 2021 senilai Rp72 triliun sehingga totalnya 400,1 triliun.
"Kalau kita lihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) desa juga meningkatnya drastis, pada 2014 itu rata-rata Rp329 juta, pada 2015 sudah naik jadi Rp701 juta, dan pada 2021 menjadi Rp1,6 miliar," tambah Presiden.
Presiden menegaskan pemerintah telah berkomitmen untuk membangun negara Indonesia dari pinggiran, perbatasan, membangun dari desa bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris
"Yang kita bangun bukan hanya yang gede, gede saja dan yang kita bangun bukan hanya yang besar- besar saja, seperti jalan tol atau pelabuhan besar atau bandara," tambah Jokowi.
Menurut Jokowi, tetapi juga pembangunan jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung kecil yang ada di desa dan memperbaiki pasar rakyat yang ada di desa-desa.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak masyarakat untuk membangun dan menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif.
Kepala Negara menegaskan agar Badan Usaha Milik (BUM) Desa dan BUM Desa Bersama dapat memacu pertumbuhan usaha baru yang dibutuhkan di masyarakat.
“Tugas-tugas itu yang kita inginkan, bukan mematikan yang sudah ada, berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada tapi dibutuhkan masyarakat, bagaimana men-trigger, memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada tapi dibutuhkan,” lanjutnya. (Johara)