JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Desainer Nina Nugroho yang menggagas Gerakan #akuberdaya kembali berkolaborasi dengan Evavora, sebuah digital event organizer yang focus pada UMKM, menggelar Diskusi Publik Kementrian Koperasi dan UKM bersama komunitas UMKM Indonesia ‘Peluang dan Strategi 2022’.
Sebanyak 8 tokoh dari komunitas UMKM berdiskusi langsung dan memberikan insight terkait kesiapan UMKM menghadapi tantangan di 2022.
Mentri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dalam sambutannya mengakui peran UMKM sebagai tonggak perekonomian Indonesia.
Sehingga pemerintah terus memperbaiki ekosistem supaya UMKM berkembang.
Menurutnya, di masa pandemi ini UMKM yang mampu bertahan adalah yang terhubung dengan ekosistem digital, dengan memanfaatkan platform e-commerce, marketplace.
“Adaptasi, kreativitas dan inovasi adalah kunci keberlanjutan UMKM dimasa pandemi dan juga menghubungkan UMKM ke pasar global. Untuk itu, sudah saatnya dan mau tidak mau UMKM bertransformasi ke digital. Penetrasi digitalisasi, bagi UMKM akan mendapatkan margin lebih dan memangkas mata rantai penjualan,” tutur Teten.
Pada kesempatan tersebut 8 tokoh komunitas UMKM menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah agar UMKM semakin bertumbuh di tahun depan.
“Seiring pertumbuhan ekonomi yang kian menunjukkan tren yang positif, kami berharap pemerintah dapat melakukan stimulasi untuk menaikkan daya beli di masyarakat,” kata Luftiel Hakim, dari komunitas Tangan Di Atas (TDA).
Abah Iwan dari komunitas Genpro mendorong pemerintah untuk menggiatkan pusat inkubasi kelompok usaha berbasis digital. Seperti yang sudah berjalan adalah Tasik Digital Native.
Dimana para generasi millennial terfasilitasi untuk menjalankan bisnis online.
Sementara itu Menhefari dari komunitas pebisnis online, Digital Marketing Enthusiast Indonesia (Dimensi) membawa sejumlah harapan dari membernya yang saat ini berjumlah 7800 orang di seluruh Indonesia.
“Kami dari pebisnis online berharap pemerintah dapat mempercepat proses penerbitan ijin edar dari BPOM dan sertifikat HAKI, pak,’’ ungkap Menhefari.
"Karena terus terang tanpa legalitas itu, kami nggak bisa jualan. Kalau nggak ada HAKI, brand kami terancam ditiru. Ini jelas merugikan kami," tambah Menhefari.
‘’Lalu terkait pelayanan pajak, kami dituntut untuk bayar pajak. Tolong kami diberikan pelatihan sederhana terkait pajak, karena kami sungguh-sungguh tidak mengerti bagaimana cara melaporkan pajak kami," tambah Menhefari.
‘’Karena kami hanya pedagang kecil yang berusaha untuk bertahan hidup. Jadi pajak ini sangat menakutkan bagi kami,’’ lanjutanya.
‘’Terakhir, masalah ekspedisi, sistem COD yang semakin marak. Adakah bantuan hukum untuk UMKM, karena ada sekitar 40 teman kami yang disomasi oleh perusahaan ekspedisi terkait sistem COD ini,” kata Menhefari, bersemangat.
Kementerian Koperasi dan UKM melalui, Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro berjanji akan menindak lanjuti masukan dari para tokoh UMKM pada acara diskusi publik kemarin.
Pada diskusi public tersebut hadir para presiden komunitas UKM yaitu Coach Ridwan Abadi dari Sukses Berkah Community (SBC), Rachmat Sutarnas M dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), Iwan Kurniawan dari Gen Pro, Lutfiel Hakim dari Tangan Di Atas (TDA), Ridwan Kamil dari Asosiasi Usaha Menengah Indonesia Kamar Dagang dan Industri Indonesia (AUMI KADIN), Afdal Marda (Forum UKM Rendang), Menhefari dari Digital Marketing Enthusiast Indonesia (DIMENSI) dan Subagiyo, ST dari Komunitas Kuliner Indonesia (Kul-Ind). (*/mia)