JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sedang membahas teknis penyelenggaraan umrah. Hal ini menyusul menyusul pencabutan larangan terbang terhitung mulai 1 Desember 2021.
"Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji Saudi sedang membahas teknis penyelenggaraan umrah," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief yang sekarang masih di Arab Saudi, Minggu (28/11/2021).
"Saya dan tim Konsul Haji KJRI Jeddah dijadwalkan hari ini (Minggu, 28/11) membahas dan mendiskusikan skenario penyelenggaraan umrah bersama Kementerian Haji dan Umrah Saudi," tambah Hilman, dihubungi poskota.
Hilman menjelaskan, pihaknya dalam pertemuan itu akan memaparkan kesiapan Indonesia dan skenario pemberangkatan jemaah umrah di masa pandemi.
"Skenario tersebut antara lain berkenaan dengan one gate policy (kebijakan satu pintu), skema karantina, validasi sertifikat vaksin dan hasil PCR, manasik umrah di masa pandemi, serta lainnya," papar Hilman.
Ia menambahkan dengan Kementerian Haji Saudi, pihaknya juga akan bahas skema dan durasi waktu karantina di Saudi, proses pengurusan visa, paket layanan, termasuk jadwal pergerakan dan masa tinggal jemaah selama di Tanah Suci.
Dirjen PHU berharap skenario bersama ini bisa segera disepakati sehingga dapat menjadi panduan bagi pemerintah, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), dan juga jemaah umrah.
Hilman mengatakan dengan dicabutnya larangan terbang Indonesia per 1 Desember 2021, bukan berarti keberangkatan jemaah umrah bisa langsung dilakukan pada 1 Desember 2021.
"Sebab, masih ada proses persiapan yang harus dilakukan, antara lain terkait pendataan jemaah, paket layanan, dan pengurusan visa," Hilman menuturkan.
Ia juga berharap pembahasan teknis pelaksanaan umrah bisa berjalan lancar, sehingga Indonesia bisa secepatnya memberangkatkan jamaah umrah.
"Semogah umrah Indonesia bisa segera mengobati kerinduannya untuk ziarah ke Tanah Suci," harap Hilman. (johara)