Pemberangkatan Umrah Ditunda, DPR: Keputusan Pemerintah Bisa Dipahami di Tengah Penyebaran Omicron

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Keputusan pemerintah  menunda memberangkatkan jemaah umrah ke Tanah Suci dapat dipahami dalam konteks perlindungan bagi para jamaah.

"Pasalnya, penyebaran Varian Omicron semakin mengkhawatirkan karena sudah banyak negara yang juga melakukan langkah-langkah antisipatif seperti yang dilakukan Indonesia," terang anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Jumat (24/12/2021).

"Lagi pula, dari sisi syari'at disebutkan bahwa yang diperkenankan untuk ibadah haji dan umrah adalah yang mampu ( istitho'ah). Mampu di sini tidak hanya memiliki biaya perjalanan dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga aman di dalam perjalanan. Nah, dengan meluasnya penyebaran varian Omicron ini, perjalanan dinilai tidak aman," utara Saleh, Ketua Fraksi PAN.

Karena itu, calon jemaah yang hendak berangkat diharapkan dapat bersabar. Tidak boleh terburu-buru jika membahayakan keselamatan. Semua pihak diharapkan berdoa agar Covid-19 benar-benar dapat hilang di semua tempat.

Pada saat yang sama, asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) diminta untuk memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh calon jemaah.

"PPIU dapat menjelaskan rencana pemberangkatan berikutnya, keamanan uang jemaah yang telah disetor, dan pertanggungjawaban untuk mengembalikan dana jemaah jika diminta," terang Saleh, dari daerah pemilihan Sumatera Utara II.

Ia menambahkan memang jemaah memerlukan kepastian untuk berangkat ke Tanah Suci, karena itu perlu disampaikan perkiraan jadwal pemberangkatan berikutnya.

Saleh menjelaskan dalam pelaksanaan umrah di tengah pandemi, PPIU juga untuk menjelaskan tentang ketentuan Pemerintah Arab Saudi dalam penerapan protokol kesehatan, termasuk karantina di dalam negeri sebelum keberangkatan. (johara)