JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin angkat bicara terkait adanya yang menuntut agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibubarkan.
Wapres menilai yang namanya penyusupan ada dimana-mana.
"Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah,” tegas Wapres.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI, KH Ma'ruf Amin menandaskan menyatakan bahwa mereka yang menuntut MUI dibubarkan tidak rasional.
"Akhir-akhir ini ada sekelompok yang menginginkan supaya MUI itu dibubarkan,' kata Wapres dalam keterangannya di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (23/11/2021).
KH Ma'ruf Amin mengungkapkan seperti banyak jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional.
"Saya sependapat itu dengan pendapat para tokoh itu,” ungkap Wapres.
Wapres menilai, apabila ada masalah di dalam sebuah organisasi, maka yang harus segera dibenahi adalah masalahnya, bukan pembubaran organisasi.
Lebih lanjut Wapres pun menguraikan beberapa wujud nyata komitmen MUI dalam pemberantasan terorisme, mulai dari pembuatan fatwa hingga menginisiasi dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT)
"Dalam kaitan dengan soal terorisme, saya kira MUI pagi-pagi sudah membuat fatwa tentang terorisme sebagai tindakan yang haram dan tidak termasuk jihad. Fatwa inilah kemudian yang dijadikan sebagai rujukan, referensi dari berbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme," papar Wapres.
" MUI tidak hanya membuat fatwa, tapi juga membuat lembaga yang menanggulanginya, namanya Tim Penanggulangan Terorisme (TPT), yang ketuanya juga saya sendiri. Saya sendiri yang mengetuai itu,” tegas Wapres.
Wapres menegaskan ketika itu penanggulangan terorisme negara masih dalam bentuk desk terorisme di Menkopolhukam.
TPT ini bersama dengan desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, menangkal radikalisme.
Tonton juga video "Olah TKP Tabrak Lari Libatkan Pejabat BUMN, Polisi Gunakan TAA di Enam Titik". (youtube/poskota tv)
"Bahkan MUI bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, menginisasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” tambahnya.
Wapres juga mendukung dilakukannya penegakkan hukum yang adil dan sesuai ketentuan terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan, termasuk terorisme.
Tuntutan MUI dibubarkan terkait adanya penangkapan tiga orang terduga teroris yang disinyalir menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri, dimana salah satu dari kegita tersangka adalah seorang anggota Komisi Fatwa MUI. (johara)